EKBIS.CO, JAKARTA--Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya mengungkapkan, penghematan subsidi yang diperoleh dari program konversi minyak tanah ke elpiji tabung 3 kg sudah mencapai Rp61,6 triliun.

"Nilai penghematan itu merupakan akumulasi dari pelaksanaan program konversi periode 2007 sampai Mei 2012," katanya di Jakarta, Minggu. Menurut dia, konsumsi elpiji 3 kg terus mengalami peningkatan seiring keberhasilan program konversi yang pertama diluncurkan pada 2007.

"Kami bersyukur atas pencapaian ini dan bertekad menuntaskan program konversi ini segera," ujarnya. Selama periode 2007-Mei 2012, lanjut Hanung, distribusi paket perdana mencapai 53,9 juta yang tersebar di 23 provinsi.

Sementara, akumulasi penarikan minyak tanah bersubsidi mencapai 27,1 juta kiloliter dengan penyaluran elpiji bersubsidi sebesar 9,9 juta metrik ton.

Ia juga mengatakan, kekurangan pembayaran atas pendistribusian paket perdana mencapai 10 juta unit senilai Rp2,9 triliun. "Itu termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan)," ujarnya.

Kekurangan tersebut terdiri atas 8,2 juta paket senilai Rp2,3 triliun di 2008, 821.000 paket senilai Rp 309 miliar tahun 2009, 880.000 paket senilai Rp 276 miliar pada 2010-2011, dan 157.000 paket senilai Rp38 miliar di 2012.

Hanung menambahkan, pada 2012, Pertamina menargetkan pendistribusian 2,3 juta paket perdana di lima provinsi baru yakni Sumbar, Babel, Kalteng, Sulteng, dan Sultra dengan nilai Rp672 miliar.

Rinciannya, Sumbar 971.420 paket, Babel 267.645, Kalteng 223.937, Sulteng 435.016, dan Sultra 407.138. "Sampai Mei 2012, total penjualan elpiji 3 kg mencapai 1,55 juta ton dari kuota setahun 3,606 juta ton," katanya.

Menurut dia, realisasi penjualan elpiji 3 kg itu telah berlebih 4,9 persen dari target.

Sedangkan, sampai akhir 2012, penjualan elpiji 3 kg diperkirakan 3,754 juta ton atau "over" 4,1 persen dari kuota 3,606 juta ton.

Untuk rencana 2013, kata Hanung, pihaknya akan mendistribusikan 2,361 juta paket perdana senilai Rp659 miliar termasuk PPN dan PPh.

Rencana tersebut terdiri atas kekurangan tahun 2012 di Babel, Kalteng, Sulteng, dan Sultra sebanyak 670.000 paket senilai Rp190 miliar.

Lalu, kekurangan tahun 2010-2011 di Aceh, Kaltim, Kalsel, NTB, Sulut, dan Gorontalo sebanyak 1,1 juta paket senilai Rp301 miliar dan permintaan penyisiran dari Sumut, Riau, Kalbar, dan NTB sebanyak 591.000 paket senilai Rp168 miliar.