EKBIS.CO, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meminta tambahan jatah minyak dari hasil pengolahan ladang minyak bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Usulan penambahan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan.

BUMN migas ini meminta jatah minyak sebesar 40 persen dari hasil pengolahan blok migas. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengungkapkan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina memang semestinya mendapatkan keistimewaan dibanding KKKS lainnya.

Sesuai aturan, KKKS hanya bisa mendapatkan jatah minyak sebesar 15 persen. “Pertamina didorong untuk lebih dari KKKS lain. Karena itu, kita ajukan ke Menteri Keuangan,” kata Rudi di Jakarta, Jumat (10/8).

Permintaan Pertamina ini, diakui Rudi, akan terbentur peraturan lain yang terkait pengelolaan lapangan secara bersama di antara KKKS. Lapangan yang dikelola bersama menyulitkan Pertamina untuk mendapatkan keistimewaan. Namun, dengan pertimbangan kepentingan BUMN maka permintaan tersebut akan dipertimbangkan. “Ini sedang digodok yes atau no,” ujarnya. “Cita-citanya, Pertamina kan perusahaan nasional, jadi harus lebih dari KKKS lain.”

Rudi juga mengungkapkan kelanjutan persoalan di lapangan minyak dan gas di Blok Cepu, Jawa Timur. Menurutnya, persoalan Blok Cepu akan dibawa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Molornya proyek akibat persoalan lahan akan coba diselesaikan langsung dengan meminta saran Presiden. “Selesai Lebaran, Menteri ESDM, kepala daerah, dan BP Migas akan menghadap Presiden,” katanya.

Dijelaskan Rudi, komunikasi yang kurang lancar antara beberapa pihak terkait sedang coba dicari jalan keluar. “Biar cepat selesai maksudnya,” ujarnya lagi.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, Kamis (9/8), Menteri ESDM Jero Wacik menyebutkan, ada lima proyek pembangunan Blok Cepu yang sedang dalam proses. Namun, tiga dari lima proyek tersebut kemungkinan berjalan tidak sesuai jadwal sedangkan dua lainnya berjalan lebih cepat dan sesuai jadwal.

Keterlambatan itu, kata Jero, terkait persoalan tata ruang. “Pekan depan, kita akan bicara dengan gubernur Jawa Timur dan bupati Bojonegoro,” tegas dia.