Senin 10 Sep 2012 16:06 WIB

Ssstt... Perbankan Syariah Juga Minati Pembiayaan Infrastruktur

Rep: Friska Yolandha/ Red: Djibril Muhammad
Salah satu outlet Bank Syariah Mandiri.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Salah satu outlet Bank Syariah Mandiri.

EKBIS.CO, JAKARTA - Master plan perencanaan pembangun ekonomi Indonesia (MP3EI) ternyata tak hanya diminati industri konvensional. Perbankan syariah juga menaruh minat yang sama pada program pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah tersebut.

Bank Syariah Mandiri misalnya menyiapkan dana sekitar Rp 1-2 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur. "BSM sangat tertarik untuk bersama pemerintah membiayai proyek infrastruktur," ujar Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi, Jakarta, Senin (10/9).

Dibandingkan portofolio pembiayaan BSM yang jumlahnya mencapai Rp 42 triliun, nilai Rp 2 triliun masih sangat kecil. Nilai tersebut juga tidak ada apa-apanya dibandingkan kebutuhan total pembangunan melalui program MP3EI, yaitu mencapai Rp 1.700 triliun. Namun demikian ikut sertanya BSM dalam pembangunan infrastruktur akan menjadi pendorong bagi perbankan syariah lain.

Yuslam melanjutkan BSM tidak hanya tertarik dengan infrastruktur, namun juga perkebunan. Namun Yuslam mengakui yang terdekat adalah proyek powerplant. Hal ini, lanjutnya, bisa sinergis dengan Mandiri. Bisa juga sindikasi dengan bank lain. Hal serupa rupanya juga diminati oleh bank syariah tertua di Indonesia, Bank Muamalat. Rencananya Bank Muamalat akan ikut dalam proyek senilai 30 juta dolar.

Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin, menyebutkan saat ini perusahaan tengah melihat struktur proyeknya terlebih dahulu. Apabila biayanya besar, kemungkinan akan melakukan sindikasi. Saat ini belum ditentukan apakah Bank Muamalat akan melakukan sindikasi atau tidak.

Sebelumnya Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edy Setiadi, berpendapat sah-sah saja perbankan syariah ikut meramaikan proyek korporasi. Sepanjang perbankan syariah memiliki kapasitas untuk menyalurkan pembiayaan tersebut, BI tidak melarang. "Tidak ada aturan khusus untuk ini," ungkap Edy.

Edy mengingatkan perbankan syariah bisa ikut dalam proyek infrastruktur selama memiliki modal yang cukup. Modal untuk pembiayaan ini tidak sama dengan pembiayaan ritel. Jumlah dan tenornya yang tinggi menuntut permodalan yang kuat.

Selain itu perbankan syariah juga harus memiliki sumber daya insani yang memenuhi syarat untuk mendorong pembiayaan ini. "Jadi harus dilihat dulu bisnis modelnya seperti apa," tutur Edy akhir pekan lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement