EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Keuangan belum dapat memenuhi permintaan insentif fiskal yang diajukan investor asing asal Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) dan Arab Saudi (Saudi Aramco). Kementerian menilai insentif yang diminta terlalu berlebihan.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kedua investor tersebut telah meminta insentif terlebih dahulu sebelum menuntaskan studi kelayakan (feasibility study/FS) pembangunan kilang. "Secara proses, itu tidak pas. Jadi, kita lihat FS-nya dulu, baru kita identifikasi insentif apa yang bisa diberikan," tuturnya, Jum'at (14/12).
Kala menerima daftar insentif dari kedua investor, Bambang menyebut terlalu banyak permintaan insentif yang kewenangannya berada di luar otoritas Kemenkeu. Permintaan tersebut meliputi pajak daerah, pajak lahan dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, hal tersebut harus diselesaikan oleh otoritas lain. "Kita bergerak dalam peraturan yang ada," ujar Bambang.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, tidak elok apabila ada investor yang ingin berinvestasi di Indonesia langsung meminta berbagai insentif fiskal. Terlebih, pemerintah tidak mengetahui detil investasinya. Oleh karena itu, studi kelayakan oleh lembaga independen harus dilakukan."Setelah ada studi kelayakan baru terlihat teknologi, operasional dan asumsi harga pasar," imbuh Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, jika studi kelayakan telah tuntas, Kemenkeu akan dengan mudah menyusun insentif fiskal yang akan ditawarkan. Insentif fiskal yang diberikan pun tak perlu sebanyak gambaran studi kelayakan, apabila keuntungan bersih setelah pajak telah tercapai. "Ini perlu kehati-hatian," kata Agus.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan secara resmi tiga lokasi pembuatan kilang BBM baru. Kilang pertama terletak di Bontang (Kalimantan Timur) yang akan dibangun oleh Pertamina dan Kuwait Petroleum Corporation. Selain itu, di Tuban (Jawa Timur) yang akan dibangun oleh Pertamina dan Saudi Aramco. Selanjutnya, Plaju (Sumatera Selatan) yang akan dibangun pemerintah dengan menggunakan APBN sebesar Rp 90 triliun.
