Rabu 13 Feb 2013 09:32 WIB

Ini Alasan Total Sulit Melepas Blok Mahakam

Rep: Sefti Oktarianisa/ Red: Nidia Zuraya
Lapangan Migas Blok Mahakam.
Foto: IST
Lapangan Migas Blok Mahakam.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengaku sulit bagi perusahaan asal Prancis Total E&P melepas Blok Mahakam. Dikatakannya terdapat dua alasan mengapa Total E&P dan pemegang saham lainnya Inpex ingin bertahan berinvestasi di Blok Mahakam bahkan setelah 2017 nanti.

Menurutnya terdapat  rencana investasi 2013 hingga 2017 yang harus dilakukan agar produksi gas bisa dipelihara untuk memenuhi komitmen dengan pembeli gas sampai 2022. "Tetapi Investasi tersebut baru akan kembali bila Total masih bisa ikut sampai 2022," katanya pada ROL, Rabu (13/2).

Selain itu, terdapat komitmen penjualan gas sampai 2018 hingga 2022 yang harus dipenuhi Total dan Inpex. Sehingga akan nyaman bila meski sudah habis kontrak, Total dan Inpex tetap ikut melewati 2017, bersama operator baru.

"Bila hari ini Total dan Inpex dipastikan tidak ikut, maka bakal ada sejumlah akibat yang didapat," tegas Rudi. Investasi yang signifikan akan terhenti dan produksi gas akan turun drastis. Komitmen penjualan gas tidak akan terpenuhi. Sehingga kedua KKKS itu mengusulkan ikut serta di Mahakam.

"Dilihat dari sisi pemerintah, jaminan kelangsungan produksi sebelum 2017 maupun paska 2017 menjadi sangat penting," lanjutnya. Karena pada saat ini sampai tahun-tahun tersebut produksi gas dari blok Mahakam masih menjadi tulang punggung nasional.

Namun ditekannya pula keinginan untuk memasukkan BUMN dan BUMD juga menjadi penting. Masalahnya pemerintah ingin perusahaan negara dan lokal ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.

Oleh karenanya, penyertaan BUMN dan BUMD menjadi penting. "Namun agar tidak perlu memasukan modal, maka Pertamina pernah menyampaikan opsi masuk di 2017 bisa jadi pilihan," ujarnya.

Di Blok Mahakam, pemerintah juga meminta bagian negara dinaikan sejak 2017. Karena seluruh aset sudah menjadi milik negara akibat sudah terbayar oleh mekanisme Cost Recovery.

Jadi bagian Operator setelah 2017 tidak akan sebesar sekarang. Sehingga Kolaborasi antara investor lama dengan BUMN/BUMD menjadi solusi terbaik.

Ia mengaku hal tersebut merupakan pertimbangan teknis. "Tapi pasti Mentri ESDM Jero Wacik akan mengambil keputusan paling baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas," ujarnya.

Blok Mahakam dikelola Total E&P selama 40 tahun. Sebagian pihak meminta masuknya BUMN dalam pengelolaan blok kaya gas tersebut, agar lebih bermanfaat buat negara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement