EKBIS.CO, JAKARTA -- Keputusan soal operator baru Blok Mahakam bisa saja diputus di kabinet baru pada 2014 mendatang. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, langkah ini akan diambil pemerintah, kalau terus dicurigai bermain di balik status kontrak baru blok gas di Kalimantan Timur itu.
"Kita kan terus dicurigai mau cari duit. Ya sudah kalau begitu diputus 2014 saja, setelah ada presiden baru," katanya saat ditemui seusai Rapat Kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Komisi VII DPR, Rabu (10/4).
Ia menuturkan langkah ini paling aman untuk meredam kekisruhan dan persepsi negatif sejumlah kalangan. Lagipula, kontrak perusahaan Prancis Total E&P Indonesie di blok tersebut memang baru akan habis 2017 mendatang.
Tapi, ia tak menampik bisa saja opsi lain diambil. "Kalau semua kondusif semua mengerti, bisa kita putuskan sekarang. Namun Kalau terus dicurigai ya nanti saja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menegaskan kesiapan Pertamina untuk menggantikan Total sebagai pemilik baru Mahakam. Menurutnya Pertamina menunjukan kinerja baik di blok lain yang diambil alih dari asing, seperi Blok West Madura Offshore (WMO) dan Offshore North West Java (ONWJ).
Ia pun menyarankan Pertamina memiliki 100 persen saham blok tersebut. Namun keputusan akhir tetap berada di Kementerian ESDM. Blok Mahakam sudah dikelola Total sejak 1967. Perpanjangan terhadap kontrak Total di blok itu sudah dilakukan dua kali, dan akan segera berakhir 2017 mendatang.
Sejak 1970 sampai 2011, sekitar 50 persen cadangan atau sekitar 13,5 triliun kubik feed (tcf) sudah dieksploitasi. Saat ini cadangan yang tersisa di Mahakam diprediksi sebesar 2 tcf.
Berdasarkan data Total, per Maret 2013, produksi migas Mahakam mampu mencapai target program pengembangan dan anggaran (WP&B). Minyak misalnya mencapai 100 persen target yakni 68 ribu barep per hari (bph) dan gas mencapai 112 persen target, yakni 1.780 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Direktur IRESS Marwan Batubara tetap meminta agar pengelola baru Mahakam diputuskan segera. "Kami meminta Presiden SBY segera memutuskan dan membuat pernyataan bahwa sejak 2017 pemerintah RI menyerahkan pengelolaan blok pada perusahaan negara, Pertamina," katanya menegaskan.
