EKBIS.CO, JAKARTA -- DPR RI meminta penjelasan pemerintah mengapa kuota BBM bersubsidi terus jebol. "Ini baru April, tapi kenapa sudah ada permintaan untuk menambah kuota," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Ismayatun, pada Rabu (24/4).

Ia menuturkan DPR juga akan mempertanyakan bagaimana progres semua kebijakan pengendalian yang dibuat pemerintah selama ini. Mulai dari Peraturan Menteri (Permen) larangan penggunaan BBM bersubsidi pada jenis kendaraan tertentu, hingga teknologi informasi yang dipakai.

DPR, kata dia, akan melihat sejauh mana kebijakan pemerintah efektif. "Intinya, pemerintah jangan terlalu gampang mengeluarkan kebijakan tanpa follow up yang benar," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi VII lain dari PKS Rofi' Munawar. Menurutnya DPR harus melihat terlebih dahulu alasan pemerintah.

Bisa saja, penambahan kuota hanya cara pemerintah untuk menutupi ketidakberdayaan mengelola BBM subsidi. "Perhitungan mereka dari awal memang tidak matang," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah bakal mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi. Kemungkinan kuota sesuai dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi BBM sembilan persen per tahun.

Bila kuota 2012 lalu sebesar 45 juta kiloliter (KL), maka tambahan kuota sekitar empat juta kl. Berarti kuota BBM bersubsidi bisa menjadi 49 juta KL.

Berdasarkan data kuota triwulan pertama 2013 kuota BBM bersubsidi yang terpakai sudah mencapai 11,024 juta KL. Premium sebesar 7,039 juta KL, solar 3,708 juta KL, dan minyak tanah 276 ribu juta KL.