EKBIS.CO, PURBALINGGA -- Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Purbalingga, Jawa Tengah, menyambut baik rencana pemerintah mengatur kembali tata niaga kedelai. "Kami mendengar kabar jika pemerintah berencana untuk mengatur kembali tata niaga kedelai seperti zaman Orde Baru," kata Ketua Primkopti Purbalingga Imam Priambodo di Purbalingga, Kamis (23/5).
Berdasarkan informasi tersebut, kata dia, tata niaga kedelai akan diatur oleh tiga lembaga, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog. Menurut dia, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 sebagai tindaklanjut dari PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang Tata Niaga Kedelai.
Dengan adanya tata niaga kedelai tersebut, dia mengharapkan para perajin tahu tempe dapat terbantu dalam mendapatkan bahan baku berupa kedelai. Dalam hal ini, lanjut dia, koperasi nantinya akan membeli kedelai pada Bulog.
"Kedelai yang ada di Bulog sudah bersubsidi, sehingga harganya akan lebih murah. Dengan demikian, perajin tahu tempe anggota Primkopti Purbalingga tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau," paparnya.
Selama ini, kata dia, Primkopti Purbalingga dalam pengadaan kedelai bagi anggota koperasi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau importir di Semarang. Ia mengharapkan Bulog dapat menjalankan perannya sehingga stabilitas harga kedelai tetap terjaga seperti zaman Orde Baru. "Mudah-mudahan ini akan terwujud, sehingga kebutuhan Primkopti terpenuhi. Demikian pula dengan kebutuhan perajin," katanya.
Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa selama ini kebutuhan riil Primkopti Purbalingga yang beranggotakan sekitar 200 perajin tahu dan tempe ini mencapai 200 ton kedelai per bulan. Setiap perajin tempe rata-rata membutuhkan 10-25 kilogram kedelai per hari, sedangkan perajin tahu mencapai 50-100 kilogram kedelai per hari.
"Harga kedelai saat ini Rp 7.300 per kilogram. Perajin yang menjadi anggota Primkopti mendapatkan kedelai dari koperasi dengan sistem konsinyasi," katanya.
