EKBIS.CO, JAKARTA -- Sebanyak 12.500 sapi siap potong asal Australia akan dipasok ke Indonesia untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1434 Hijriyah dan akan datang pada Agustus. "Setelah kemarin akan masuk 6.500 ekor, ada penambahan lagi 6.000 ekor sapi siap potong yang akan masuk hingga H+5 Lebaran," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, di Jakarta, Rabu (24/7).
Bachrul menjelaskan, sudah ada sebanyak lima perusahaan yang akan melakukan importasi sapi siap potong asal Australia tersebut, dan dengan demikian, secara total hingga Rabu (23/7) jumlah total sapi siap potong yang akan masuk sebanyak 12.500 ekor. "Pasokan ini akan dihentikan jika harga daging sapi turun, saat ini masih mahal," kata Bachrul.
Sebelumnya, sebanyak 6.500 sapi siap potong asal Australia akan masuk ke Indonesia jelang Idul Fitri 1434 Hijriah dan diharapkan mampu menurunkan harga daging sapi yang masih stabil pada kisaran tinggi hingga saat ini.
Sapi siap potong tersebut akan masuk sebanyak 1.500 ekor pada 1 Agustus 2013, sebanyak 1.500 ekor akan masuk pada 3 Agustus, 1.500 ekor pada 16 Agustus, dan 18 Agustus 2013 sebanyak 2.000 ekor. Sapi-sapi tersebut juga melewati masa karantina di Australia, dan akan terus dikawal hingga masuk ke Indonesia, yang kemudian akan langsung disebar ke rumah-rumah pemotongan hewan.
Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 699/M-DAG/KEP/7/2013 tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi pada 18 Juli 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2013, yang berisikan bahwa pemerintah memberikan izin impor sapi siap potong. Kebijakan Impor sapi siap potong tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian yang dilaksanakan pada 17 Juli 2013 lalu di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Importasi sapi siap potong dapat dilakukan oleh industri pemotongan hewan, feedlotter yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan, serta harus segera dipotong dan didistribusikan ke pengecer dengan harga yang sesuai dengan program pemerintah.
