EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta setoran dividen dari perusahaan milik negara pada RAPBN 2014 diturunkan menjadi Rp 32,4 triliun, dari yang ditetapkan sebesar Rp 37 triliun.

"Kami meminta kepada Pemerintah agar dividen BUMN diturunkan, menyusul merosotnya harga internasional sejumlah komoditas serta pelemahan nilai rupiah atas dolar AS," kata Dahlan, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI soal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (9/9).

Menurut Dahlan, usulan penurunan dividen tersebut karena pada tahun 2013 terdapat beberapa tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja BUMN, yakni kelesuan ekonomi global, penurunan harga komoditas, dan gejolak nilai tukar. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2014, ditetapkan pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan sebesar Rp 37 triliun, yang berasal dari dividen BUMN perbankan sebesar Rp 5,9 triliun dan BUMN lainnya sebesar Rp 31,1 triliun.

"Melihat perkembangan perekonomian saat ini menurun, kemungkinan target dividen Rp37 triliun tidak akan tercapai," tegas Dahlan.

Ia menambahkan, kelesuan ekonomi global terjadi, sebagaimana ditunjukkan oleh revisi menurun proyeksi pertumbuhan 2014 dunia oleh Bank Dunia dan IMF. "Harga komoditas pokok BUMN seperti perkebunan dan pertambangan mengalami penurunan di luar batas mempengaruhi perkiraan anggaran kinerja," ujarnya.

Penurunan kontribusi terjadi antara lain disebabkan merosotnya target divisen pay out ratio (POR) PT Telkom, serta penurunan laba BUMN Pertambangan, yang mengakibatkan kontribusi BUMN lainnya merosot sebesar 16 persen terhadap kontribusi pada tahun anggaran 2013.

Mantan Dirut PT PLN ini menuturkan, berdasarkan proyeksi dan ekspektasi Pemegang Saham atas Laba BUMN tahun buku 2013, jumlah dividen bagian Pemerintah atas Laba BUMN 2013 sebesar Rp 32,4 triliun, atau Rp 1 triliun lebih rendah dari proyeksi dividen tahun buku 2012 sebesar Rp 33,42 triliun.