EKBIS.CO, DUBAI -- Sistem keuangan mikro syariah dinilai menjadi alat efektif pengentasan kemiskinan dan harus diperkenalkan ke seluruh dunia. Keuangan mikro syariah harus didukung pemerintah di berbagai negara di dunia.
"Pemerintah negara-negara di dunia harus ikut mempromosikan lembaga keuangan mikro syariah," ujar Menteri Pembangunan Sosial Bahrain, Fatima Al Balooshi seperti dikutip Trade Arabia News Service, Rabu (13/11).
Kepala Eksekutif Pusat Perbankan dan Ekonomi Syariah (CIBE) Alhuda, Muhammad Zubair Mughal mengatakan kemiskinan telah meningkat di negara-negara Muslim dengan cepat. Sebagian kemiskinan di dunia terdapat di negara-negara Muslim. Adanya bunga dalam kegiatan keuangan menjadi salah satu penyebab fenomena itu. "Jika keuangan mikro syariah tidak diperkenalkan, kemiskinan dunia akan meningkat luar biasa," kata Mughal said.
Fakta-fakta saat ini seperti kegagalan sistem keuangan global, membuktikan bahwa sektor keuangan membutuhkan sistem alternatif dan bijaksana. Keuangan mikro syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan (financial inclusion) global.
Mughal mengatakan sejauh ini, pengembangan keuangan mikro syariah melalui lembaga keuangan mikro syariah berupa Baitul Mal wat Tanwil (BMT) masih terbatas di Indonesia saja. Padahal menurutnya, negara lain juga membutuhkan kehadiran BMT. "Sistem ini harus diperkenalkan di negara-negara lain di dunia," ujarnya seperti dikutip Awake Africa, beberapa waktu lalu.
Ketidakpastian iklim ekonomi global dan meningkatnya kemiskinan membuat setiap negara hendaknya membangun kembali ekonomi kerakyatan, termasuk di Indonesia. Pengamat Ekonomi Syariah, Agustianto mengatakan salah satu cara membangun ekonomi kerakyatan adalah melalui pengembangan BMT. BMT dinilai mampu memberdayakan masyarakat kalangan bawah.
Agustianto menyebut lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat hingga ke kelas bawah. Akses perbankan terhadap masyarakat kecil cukup terbatas. Padahal jumlah masyarakat miskin banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2013, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa.
"Untuk itu, tidak ada alasan bagi para pemangku kepentingan untuk tidak membangun BMT," ucapnya. BMT bisa dibangun di setiap kecamatan atau bila perlu di tiap kelurahan.
