EKBIS.CO, PURWOKERTO -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Jawa Tengah, mengharapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari empat kabupaten di wilayah eks Keresidenan Banyumas saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mengendalikan inflasi.
"Oleh karena itu, kami menggelar kegiatan 'Capacity Building' selama dua hari dengan melibatkan empat TPID yang berada di bawah koordinasi BI Purwokerto untuk menyamakan persepsi terkait dengan pemahaman inflasi serta terbentuk koordinasi," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Rahmat Hernowo di Purwokerto, Kamis malam.
Hernowo mengatakan hal itu kepada Antara usai kegiatan "Capacity Building" yang diikuti TPID dari Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.
Dalam kegiatan tersebut, keempat TPID tersebut diajak melakukan studi banding dengan TPID Yogyakarta yang meraih predikat juara nasional dalam pengendalian inflasi pada tahun 2013 serta mengunjungi klaster budi daya tanaman cabai binaan BI Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.
Lebih lanjut Hernowo mengatakan bahwa dalam pengendalian inflasi intinya menangani empat hal yang dikenal dengan sebutan "4K", yakni kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi kepada masyarakat.
"Kalau '4K' itu bisa dipenuhi, insya Allah inflasi dapat terjaga di masing-masing daerah," katanya.
Ia mengakui bahwa secara historis, inflasi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pernah berada di bawah target nasional.
Akan tetapi, pada tahun 2012 dan 2013, kata dia, inflasi di Purwokerto berada di atas target nasional.
"Tahun ini, kami masih punya harapan bisa di bawah nasional. Akan tetapi, kita harus ikut irama nasional yang menargetkan 4,5 plus minus 1 persen. Jadi, kami secara eksplisit harus menyatakan bahwa itu (4,5 plus minus 1 persen, red.) target kita, karena sekarang kita menggunakan kerangka 'Inflation Targeting Framework'," katanya.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya harus mengarahkan persepsi setiap orang bahwa inflasi yang ditargetkan sebesar 4,5 plus minus 1 persen.
Oleh karena itu, dia mengharapkan empat TPID di bawah koordinasi BI Purwokerto dapat mengadaptasi kinerja TPID Yogyakarta dalam rangka menekan inflasi di daerahnya.
"Secara umum sebetulnya apa yang dilakukan di Yogyakarta, di sini juga sudah dilakukan. Akan tetapi, ada satu keunikan di Yogyakarta yang rasa-rasanya dapat ditiru," katanya.
Menurut dia, di Yogyakarta terdapat kepemimpinan dari pimpinan daerah untuk memberikan komando.
Dalam hal ini, dia mengharapkan adanya pimpinan daerah dari masing-masing TPID di eks Keresidenan Banyumas yang langsung berbicara kepada publik pada saat-saat diperlukan, misalnya menjelang hari-hari raya keagamaan.
"Itu pelajaran paling besar yang bisa kami tarik dari apa yang dilakukan TPID Yogyakarta. Akan tetapi, secara umum apa yang dilakukan di sana, telah kami lakukan juga," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan BI Yogyakarta Arif Budi Santoso juga mengatakan bahwa setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda-beda dan komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pun berbeda-beda.
"Kalau di Yogyakarta, lima komoditas utama yang memengaruhi inflasi, yakni daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai, dan bawang merah. Di Banyumas belum tentu komoditasnya itu," jelasnya.
Dengan demikian, kata dia, setiap daerah harus memahami kondisi inflasinya seperti apa.
"Jadi, dari sisi inflasi, kalau untuk mengendalikan, ya, kita harus tahu persis kondisinya dulu. Itu yang dari sisi karakter inflasi masing-masing daerah," tegasnya.
Dalam penanganan inflasi, kata dia, dibutuhkan koordinasi dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena SKPD yang memiliki peran menetapkan kebijakan.
Menurut dia, SKPD harus bersama-sama untuk mencapai tujuan dan pemahaman yang sama dalam pengendalian inflasi.
"Jangan berebut lahan karena Dinas Pertanian ada, Bappeda ada, Biro Perekonomian ada, Bank Indonesia ada. Ya, kita sama-sama, tujuannya adalah mencapai pemahaman yang sama terkait dengan inflasi," katanya.
Terkait inflasi di Yogyakarta, dia mengatakan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2014 hanya 0,90 persen, sedangkan sejak Januari hingga Agustus sebesar 2,78 persen dan inflasi tahunan mencapai 3,72 persen.
Ia mengakui bahwa inflasi di Yogyakarta lebih rendah daripada angka-angka inflasi nasional.
"Kami bisa jaga seperti itu (inflasi di bawah nasional, red.)," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui bahwa inflasi di Yogyakarta sempat tinggi pada bulan Januari akibat kenaikan sewa rumah dan bulan Juli karena terkait dengan momentum Lebaran 2014.
