EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera menyerahkan pengelolaan ladang migas Blok Mahakam, Kalimantan Timur, kepada Pertamina.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mendesak pemerintah untuk menolak permintaan Presiden Total E&P Asia Pasifik Jean-Marie Guillermou yang menginginkan pengelolaan blol migas itu di masa transisi selama lima tahun sejak 2017.

Guillermou menawarkan untuk mengelola Blok Mahakam melalui kerja sama dengan Pertamina atau perusahaan lain yang ditunjuk pemerintah.

"IRESS bersama ribuan petitor Petisi Blok Mahakam dengan ini menyatakan menolak tegas tawaran itu," ujar Marwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/9).

Marwan mengatakan pengelolaan Blok Mahakam harus diserahkan kepada Pertamina pada 1 April 2017. Tuntutan ini merupakan kehendak rakyat dan tidak dinegosiasikan dengan pihak asing yang terus meremehkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Menurut Total, periode transisi lima tahun dibutuhkan untuk membagi data teknis dan transfer pengalaman selama puluhan tahun mengelola Mahakam kepada Pertamina.

Kekhawatiran yang dikemukakan Total bahwa produksi migas akan turun drastis bila Blok Mahakam ditinggalkan Total, dikatakan Marwan tidak beralasan. Pertamina sudah membuktikan sanggup mengelola lapangan migas lepas pantai.

"Seperti West Madura Off-shore (WMO) dan Of-shore North West Java (ONWJ) dengan kenaikan produksi lebih dari 200 persen dibanding saat pengambil-alihan," ungkap dia.

Seandainya Pertamina tidak mampu, Marwan melanjutkan, menjadi tugas pemerintah untuk membuat perusahaan pelat merah ini menjadi mampu. IRESS mencatat sejak 2008 Pertamina telah lebih dari lima kali meminta kepada pemerintah untuk mengelola Bloka Mahakam.

Pertamina pernah menawar saham Total & Inpex (15 persen hingga 20 persen) secara //business to business// pada 2010 agar dapat mengelola Mahakam secara bersama sejak dini.

Pertamina pun telah berulang kali menegaskan kemauan dan kemampuan mengelola 100 persen Blok Mahakam, termasuk dihadapan sidang wakil rakyat, DPR.