EKBIS.CO, JAKARTA--Reformasi pengurusan perizinan akan diprioritaskan di tiga sektor yaitu pertanian, energi, dan maritim, agar memudahkan aliran investasi masuk, sehingga realisasi pembangunan dapat dipercepat, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago.
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan, pemerintah sangat mengandalkan reformasi birokrasi. Dengan itu tentunya akan disiapkan program lanjutan dari reformasi perizinan terutama untuk sektor prioritas," kata dia di Jakarta, Jumat.
Andrinof mengatakan pemerintah masih optimistis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen dalam beberapa tahun mendatang. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sendiri, asumsi pertumbuhan ekonomi masih diarahkan mencapai 5,8 persen.
Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembangunan diarahkan ke tiga sektor prioritas tersebut.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yang tinggal menyisakan 20 persen rancangan, pemerintah juga akan mellibatkan mayoritas program pembangunan dari ketiga sektor itu.
"Karena RPJMN adalah janji Presiden, jadi prioritasnya akan diarahkan peningkatan peoduksi pangan, masalah kekurangan listrik. Kemudian, mendorong percepatan pembangunan di sektor maritim dan kelautan," ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga telah mengerucutkan beberapa sektor penting di bawahnya yakni sektor jasa pariwisata, industri manufaktur, terutama menyangkut program hilirisasi untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminya sejumlah menteri terkait untuk mempermudah birokrasi perizinan, diantaranya izin usaha dan investasi.Jokowi meminta perbaikan pengurusan perizinan dapat rampung selama 3--6 bulan mendatang.
Jokowi mengevaluasi, sistem perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), masih belum terbangun secara integratif, padahal seharusnya perizinan dikoordinasikan pada "satu atap".
"Investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah," kata Presiden.
Presiden juga mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak pemerintah daerah yang siap untuk mempermudah perizinan investasi, dan memperbaiki perizinan yang sebelumnya tumpang tindih.
