EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah sebaiknya menentukan prioritas sektor ekonomi yang akan dimajukan sehingga bisa dibuat kebijakan dan langkah tepat demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini.
"Jika sudah ditentukan beberapa prioritas, maka bisa mendorong (pertumbuhan ekonomi)," kata Hendri di Seminar Economic Outlook Indonesia 2015 and Beyond: Reinventing Economic Priorities di Jakarta, Kamis.
Dia berpendapat detil-detil seperti itulah yang seharusnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Prioritas harus dibarengi dengan kebijakan dan langkah terperinci serta target yang ingin dicapai dari sektor tersebut.
Dia mencontohkan energi yang selama ini didorong menjadi sektor prioritas namun tidak dibarengi dengan peta jalan pembangunan industri yang terintegrasi.
"Akhirnya energi didorong besar-besaran, investasi besar, tapi untuk diekspor. Batu bara 70 persen diekspor, bukan untuk listrik dalam negeri," papar dia.
Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia berpendapat pemerintah punya banyak pertimbangan untuk memilih beberapa prioritas, misalnya kebutuhan pasar dunia.
"Jika berdasar orientasi ekspor, bisa pilih mana yang ada tren dunia sedang meningkat, berapa tahun akan digenjot," ujar perempuan yang dianugerahi penghargaan 100 Wanita Berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Indonesia.
Dia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan ekonomi yang tepat sejak awal.
"Lima tahun itu tidak lama dan tahun pertama akan sangat menentukan ke mana arahnya, termasuk sektor-sektor dan subsektor, mau diapakan sektornya?," katanya mempertanyakan.
Bila prioritas terlalu banyak, dikhawatirkan target pembangunan pun tidak terealisasikan karena perencanaannya tidak terintegrasi.
Selain itu, prioritas pembangunan yang terlalu banyak juga berujung pada anggaran yang tidak terfokus. Oleh karena itu dia berharap pemerintah baru dapat menetapkan beberapa prioritas yang dapat direalisasikan dengan perencanaan yang terintegrasi.
"Bila ada perencanaan terintegrasi, para menko tinggal menjalankan itu. Koordinasi lebih mudah karena sudah ada perencanaan terintegrasi," ujar dia.
