EKBIS.CO, JAYAPURA -- Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang dijual pedagang pengecer di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, telah mencapai Rp30.000 per kemasan botol 1,5 liter, sehingga warga setempat tidak banyak merespon rencana kenaikan harga.

"Kalau ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kami di Papua tidak kaget. Toh selama ini harga BBM yang dibeli masyarakat melewati batas harga subsidi yang dipatok dari pusat," kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika John Wicklif Tegai, di Timika, Ahad.

Ia mengatakan, jika terjadi kelangkaan BBM, masyarakat di Timika terbisa membeli premium eceran sampai Rp30.000 per botol air kemasan 1,5 liter. Harga jual BBM bersubsidi di wilayah itu selama ini sangat mahal jauh melampaui harga resmi yang ditetapkan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, katanya, warga Papua termasuk di Kabupaten Mimika tidak akan melakukan aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebagaimana rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. "Kami tidak panik. Justru menjadi tidak masuk akal kalau masyarakat Papua kaget mendengar rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lalu melakukan aksi demo besar-besaran bahkan melakukan tindakan anarkis," ujarnya.

"Kami sudah terlalu sering membeli BBM sampai harga Rp30 ribu per botol air kemasan. Bahkan di wilayah pedalaman harga BBM bersubsidi bisa berkali-kali lipat dari harga itu," tutur John Tegai.

Menyikapi seringnya terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di Timika terutama BBM jenis premium dan minyak tanah, Diskoperindag setempat berencana melakukan pendataan pedagang pengecer BBM. "Kami akan tentukan kriteria-kriteria tempat penjualan BBM eceran. Yang tidak layak untuk menjual premium dan minyak tanah eceran akan kita tutup. Harga jual BBM eceran juga akan kita tentukan supaya pedagang tidak menjual seenak perut," ujar John Tegai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Jumat (14/11) di Jakarta menegaskan bahwa pengumuman perubahan harga BBM dilakukan setelah kepulangan Presiden Joko Widodo dari luar negeri. "Ketika Pak Jokowi pulang langsung kami umumkan. Supaya tidak timbul keragu-raguan dari publik," jelasnya.