EKBIS.CO, JAKARTA -- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada biaya angkutan produksi. Akibatnya harga jual rumah segala jenis type diprediksi akan mengalami kenaikan.
"Kenaikan BBM akan berdampak pada biaya-biaya angkut bahan baku yang mengalami kenaikan," ujar Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, Rabu (19/11).
Ia menilai kenaikan harga BBM, baru akan terdampak betul di bulan Februari. Meskipun saat ini secara perlahan harga rumah mulai merangkak naik. "Harga pasti sudah mulai merangkak naik, berkisar 4-5 persen dari harga jual," ujar Eddy, saat dihubungi, Rabu (19/11).
Meski demikian, Eddy mengatakan kenaikan harga ini menurutnya tidak akan berdampak pada permintaan. Untuk rumah-rumah komersil, kata dia masih akan tetap tumbuh. Kenaikan suku bunga, menurut Eddy juga tidak bergitu berpengaruh terhadap permintaan rumah.
Penjualan rumah komersil masih melihat situasi. Tahun ini sempat ada perlambatan permintaan rumah lantaran faktor politik dan beberapa aturan mengenai DP rumah. "Mudah-mudahan kalau soal BBM tidak begitu pengaruh (kepada demand), terpengaruh di biaya produksi saja ," katanya.
Kenaikan BI rate menurut dia umumnya juga tidak direspons cepat oleh bank penyalur KPR dengan menaikkan suku bunga. Dari pengalaman yang lalu, bank umumnya masih akan wait and see untuk menaikkan bunga KPR.
Sebab jika bunga sudah terlanjur naik, akan sulit turun. Apalagi, kenaikan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75 terkesan sangat mendadak. Tak sampai sepekan, BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sebagai respons kenaikkan harga BBM.
Tahun depan, dengan berbagai komitmen mengenai pemangkasan birokrasi perijinan, dan komitmen ketersediaan listrik diharapkan bisa menekan harga jual rumah tetap kompetitif. Eddy memperkirakan tahun depan pertumbuhan rumah-rumah subsisi juga akan tinggi. Di tahun ini, penjualan rumah subsidi diperkirakan hanya akan mencapai 40 ribu unit.
Sementara di tahun depan, penjualan bisa mencapai 100 ribu unit lantaran kebijakan pemerintah baru yang rencananya akan melanjutkan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP).
