EKBIS.CO, JAKARTA--Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengendus adanya keanehan dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mengatakan, BBM yang diimpor ke Indonesia adalah jenis Ron 92. Untuk dijadikan premium, Ron 92 diolah lagi menjadi Ron 88.

''Mestinya harga Ron 88 lebih murah tapi karena harus dioplos atau diolah akhirnya harganya hampir sama dengan Ron 92,'' kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/12) siang.

Fahmy menuturkan, perhitungan BBM sangat rumit. Alasannya, dasar yang digunakan untuk penghitungan adalah harga Mean of Platts Singapore (Mops).

Dia menerangkan, Mops adalah harga yang berlaku di Singapura. Dia mempertanyakan kenapa harus menggunakan harga Mops. Pertamina beralasan karena harus menggunakan harga internasional. Sedangkan kawasan terdekat dari Indonesia adalah Singapura. Alhasil, digunakanlah harga Mops.

Fahmy mengatakan, poin yang dibahas adalah transparansi harga pokok BBM. Pasalnya, selama ini tidak pernah transparan. Selama ini, Kementerian ESDM dan Pertamina saling lempar tanggung jawab.

''Katanya Pertamina sudah kirim ke Kementerian ESDM, Kementerian ESDM juga katanya belum,'' ujar dia.

Dia menegaskan, untuk mengolah Ron 92 menjadi Ron 88 membutuhkan biaya. Karena itu, bukankah lebih baik langsung menggunakan Ron 92. Akan tetapi, Pertamina menjawab, apabila digunakan Ron 92 biaya subsidi lebih besar. Kesimpulannya, menggunakan Ron 88 terdapat biaya yang tidak efisien. Hal tersebut yang membengkakkan harga BBM bersubsidi.

Dia menegaskan, penghitungan harga BBM sangat rumit. Pasalnya, terdapat banyak asumsi-asumsi dan formula hitungan yang tidak jelas.

Pihaknya, kata Fahmy, menilai, dalam asumsi-asumsi tersebut letak peluang untuk permainan harga. Banyak komponen biaya yang menggunakan persentase asumsi dan sebagainya. Hal tersebut masih buram.

Fahmy menilai, harus ada perubahan formula yang lebih sederhana. Tujuannya, agar celah tadi tidak bisa digunakan oleh mafia migas.

Dia melanjutkan, keanehan lain adalah penetapan harga BBM bisa lebih tinggi ditetapkan oleh DPR daripada oleh para pakar.

Fahmy menerangkan, Pertamina setiap tahun mengundang para ahli untuk menjustifikasi benar tidaknya penentuan harga BBM. Akhirnya, para ahli menentukan harga premium, solar, dan minyak tanah. Namun, harga yang diputuskan oleh Banggar DPR selalu lebih tinggi.

''Ada selisih, ini memunculkan pertanyaan, selisih tadi untuk apa ? Pertamina tidak bisa jawab,'' jelas dia.