EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan kepastian terhadap pasokan bahan bakar minyak terhadap nelayan, karena 70 persen biaya produksi nelayan dipergunakan untuk BBM.
"Nelayan lebih memilih harga mahal, tetapi suplai ada," kata Menteri Susi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/12).
Menurut dia, saat ini nelayan di berbagai daerah juga sedang bersemangat dalam menangkap ikan sehingga butuh kelancaran pasokan bahan bakar. Apalagi Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dalam rangka meningkatkan produktivitas nelayan.
Untuk itu, ia menginginkan agar adanya aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, agar dapat juga menggunakan bahan bakar gas (BBG) sebagai alternatif bagi bahan bakar untuk melaut.
Sebagaimana diberitakan, program pemberian kartu BBM bersubsidi untuk nelayan dinilai perlu melaksanakan pembenahan tata niaga terlebih dahulu, agar BBM bersubsidi benar-benar dapat diserahkan kepada nelayan yang layak menerimanya.
"Kartu BBM nelayan efektif jika tata niaga BBM dibenahi terlebih dahulu, utamanya bagi masyarakat nelayan yang berada di Indonesia bagian timur," ucap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu (3/12).
Menurut Abdul Halim, kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak didahului dengan perbaikan tata niaga subsidi dari hulu ke hilir, termasuk alokasi untuk nelayan.
Ia mengingatkan, selama ini problem yang dihadapi nelayan tradisional adalah pasokan yang tidak reguler, serta stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang tidak ada dan tidak berfungsi.
Selain itu, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah distribusi yang menyimpang dan harga BBM bersubsidi yang fluktuatif ketika pasokan kosong dan nelayan terpaksa membeli ke tempat lain.
Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan agar pembenahan tata niaga termasuk alokasi BBM yang dipastikan dipasok secara reguler dan perbaikan fungsi "Solar Packed Dealer Nelayan" (SPDN).
Hal itu, ujar dia, agar SPDN hanya melayani mereka yang berhak memperoleh bukan pelaku perikanan skala besar, serta agar adanya jaminan harga yang tidak berubah-ubah.
