Selasa 24 Mar 2015 20:53 WIB

Pemerintah Belum Tegas Hadapi MEA, Pengusaha Gamang

Rep: C84/ Red: Ilham
(dari kiri) Pendiri Iwapi Dewi Motik, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi, Komite Tetap Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri Kadin Handito Joewono, Ketua Pelaksana Iwapi Ira Sofyan berbincang usai konfrerensi pers OECD Sou
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
(dari kiri) Pendiri Iwapi Dewi Motik, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi, Komite Tetap Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri Kadin Handito Joewono, Ketua Pelaksana Iwapi Ira Sofyan berbincang usai konfrerensi pers OECD Sou

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Ketua Komite Tetap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Handito Joewono mengatakan, para pengusaha wanita dapat menjadi faktor yang menentukan dalam menghadapi pasar global ASEAN. Namun, ia mengakui saat ini pengusaha di Indonesia masih merasa kurang dukungan dari pemerintah.

"Saat ini, dunia usaha sedang gamang menghadapi MEA, tak hanya di Indonesia," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kegamangan itu ia katakan cerminan dari belum tegasnya sikap pemerintah atas persaingan pasar global tersebut. Handito menambahkan, kegamangan datang dari pelaku usaha yang belum tahu apakah MEA benar-benar terjadi, kapan waktunya, dan seperti apa ke depannya. Padahal, jika pemerintah memberi ketegasannya yang baik, para pelaku usaha dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Kegamangan yang dialami oleh para pelaku usaha di Indonesia, lanjutnya, hanya menguntungkan para pelaku usaha dari negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Mereka (Singapura, Malaysia, Thailand) tidak gamang, kita harus mempererat hubungan antara dunia usaha dan pemerintah lebih dekat lagi memasuki era MEA ini," lanjutnya.

Ia juga memuji peranan para pengusaha wanita yang dinilai tidak akan terpengaruh cukup banyak dengan adanya MEA. Menurutnya pengusaha yang berasal dari kaum hawa ini cenderung lebih siap lantaran bisnis yang digelutinya merupakan bisnis-bisnis yang terkait kebutuhan orang banyak, seperti makanan dan kerajinan.

Namun, ia mengatakan tetap diperlukan adanya back up dari pemerintah terkait dengan bahan baku dan lain sebagainya yang diperlukan para pengusaha perempuan ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif Kementerian Koordinator Perekonomian ini menilai, perhatian pemerintah terhadap pengusaha perempuan masih sangatlah rendah. Seharusnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih besar mendukung keberadaan para pengusaha perempuan dan tidak selalu berkutat pada isu-isu seputar kesetaraan gender. 

Dalam Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif di Kementerian Koordinator Perekonomian, Handito mengatakan sedang mendorong adanya kewirausahaan keluarga. Nantinya, setiap keluarga mampu memiliki usaha sendiri dimana perempuan menjadi motor atau penggeraknya.

Ia berpandangan, bisnis-bisnis yang secara naluriah untuk perempuan, seperti kosmetik, fashion, makanan, kerajinan, dan jasa, akan sulit dikalahkan oleh para pengusaha dari kalangan pria. "Bukan berarti di sektor lain tidak bagus, tapi jika berkutat di sektor itu pasti laki-laki kalah," sambung Handito.

Ia berharap pemerintah mau ikut membantu, minimal memfasilitasi promosi produk-produk yang dikeluarkan para pengusaha perempuan.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement