EKBIS.CO, JAKARTA -- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Perdagangan RI yang dinilai tidak kooperatif dan transparan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Perdagangan Elektronik.
“Asosiasi pada dasarnya selalu mendukung rencana pemerintah untuk meregulasi industri ini. Akan tetapi regulasi tersebut harus dibuat dengan melibatkan para pelaku industri agar mengedepankan para pemain lokal dan kepentingan konsumen di Indonesia. Suatu regulasi bisa membuat industri meledak atau sebaliknya mati,” ungkap Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa dalam rilisnya, Jumat (19/6).
Selama dua tahun wacana mengenai RPP tersebut bergulir, tidak sekalipun asosiasi, menurutnya, diberikan akses terhadap materi draft ataupun diinformasikan mengenai status dari dokumen tersebut. Kendati permintaan secara formal maupun informal sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Undangan pertemuan untuk melakukan uji publik pun baru dikirimkan kepada Asosiasi pada sehari sebelum acara berlangsung. Hal ini, dinilai Daniel sebagai kejanggalan. lebih mengkhawatirkan lagi, materi RPP juga tidak diberikan, bahkan setelah pertemuan tersebut berlangsung.
Kekhawatiran senada juga disampaikan oleh CEO Tokopedia yang juga Ketua Dewan Pengawas idea William Tanuwijaya.
“Kami memerlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan equal playing field bagi para pemain lokal, bukan regulasi berlebihan yang justru bisa membunuh industri. Pada akhirnya konsumen dapat memilih untuk menggunakan platform lain dari belahan dunia manapun, yang belum tentu harus tunduk terhadap regulasi di negara ini.”
Asosiasi E-commerce Indonesia yang dibentuk pada Mei 2012 merupakan wadah bagi para pemain industri e-commerce negeri ini untuk berinteraksi dengan sesama pemain dan juga pemerintah.
Saat ini anggota asosiasi mencakup lebih dari 100 pemain dari kategori online retail, market place, daily deals, classified ad, price comparison, travel, sistem pembayaran, logistik, dan beberapa partner strategis terkait.
