EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia mencatat peningkatkan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh sektor swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menyebutkan, ULN pada April 2015 tumbuh 7,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2015 sebesar 7,6 persen (yoy).

Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2015 tercatat sebesar 299,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.748 triliun, terdiri dari ULN sektor publik 132,9 miliar dolar AS atau setara Rp 1.661 triliun (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 167,0 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.087 triliun (55,7 persen dari total ULN).

"Perkembangan ULN pada April 2015 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor swasta yang meningkat di saat pertumbuhan ULN sektor publik melambat," jelas Tirta dalam siaran pers.

Dia menjelaskan, ULN sektor swasta tumbuh 13,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,7 persen (yoy). Hal itu terutama didorong oleh peningkatan pinjaman (loan agreement) dan surat utang (debt securities). Di sisi lain, ULN sektor publik tumbuh 1,5 persen (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 1,7 persen (yoy).

Posisi ULN swasta pada April 2015 terutama terkonsentrasi pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8 persen. Pada April 2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan dan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat. Di sisi lain, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan justru mencatat kontraksi.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada April 2015 masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal itu dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.