Rabu 08 Jul 2015 19:23 WIB

Soal Utang, Pemerintah Diminta Belajar dari Krisis Yunani

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Ilham
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin jalannya rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/5).
Foto: Antara/Andika Wahyu
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin jalannya rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/5).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar meminta pemerintah mengambil hikmah atas krisis yang melanda Yunani. Pemerintah diharapkan tidak menarik utang baru apabila tidak ingin bernasib sama seperti Yunani.

"Rupiah terus terpuruk. Apabila pinjaman valuta asing terus dilakukan, akan semakin menambah beban," kata Willgo, Rabu (8/7).

Willgo pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menarik pinjaman ke lembaga keuangan Cina sebesar 50 miliar dolar AS. Pinjaman itu akan digunakan untuk menyuntik modal BUMN seperti PLN, Wika, dan Pelni. Padahal, ujarnya, BUMN tersebut adalah perusahaan publik yang sudah melantai di bursa.

"Kalau pun terpaksa meminjam, sebaiknya dilakukan dengan bentuk G to G (government to government)," ujarnya.

Diakui Willgo, krisis Yunani memang tidak berdampak besar terhadap Indonesia. Sebab, Yunani bukan mitra dagang utama Indonesia. Akan tetapi, krisis utang negeri para dewa itu secara tidak langsung telah terbukti menekan bursa saham dan nilai tukar mata uang Indonesia.

Dia mengatakan, krisis Yunani akan mengganggu psikologis investor terhadap Euro. "Hal ini akan membuat dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, tak terkecuali rupiah," ujarnya.

Hingga Mei lalu, total hutang pemerintah mencapai Rp 2.843 triliun. Willgo mengingatkan agar pelemahan rupiah pun terus diantisipasi karena dapat membengkakkan jumlah utang. Bank Indonesia perlu sigap melakukan intervensi pasar agar nilai tukar rupiah tetap terjaga.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement