EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan mengurangi anggaran subsidi listrik hingga sekitar Rp 30 triliun. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggaran subsidi yang dikurangi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan warga yang kurang mampu yang tercatat sebanyak 15,5 juta warga.
"Bukan penurunan, pemerintah akan selalu memberikan subsidi kepada yang membutuhkan, yaitu orang kurang mampu, sesuai dengan perkembangan waktu, orang yang dianggap tidak mampu di Indonesia itu kurang lebih 15,5 juta orang sesuai dengan data susesnas kemiskinan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).
Pemerintah, lanjut Kalla, saat ini masih mempertimbangkan digunakannya skema penyaluran subsidi secara langsung kepada warga yang kurang mampu. Dengan memberikan subsidi secara langsung, dapat membantu pemerintah menyalurkan dana subsidi tepat sasaran.
"Nanti akan diberikan baik akan diberikan tunjangan sekolah, tunjangan sosial, dan juga subsidi listrik. Oleh karena itu, nanti sedang dipikirkan kemungkinan subsidi langsung, pemerintah memberikan subsidi listrik atau mesti lewat PLN. Karena supaya jangan salah sampai, nanti orang yang mampu yang dapat," jelas dia.
Lebih lanjut, jumlah anggaran subsidi yang akan disalurkan tiap kelurga kurang mampu pun tidak akan berubah. Hasil efisiensi subsidi listrik inipun akan dialokasikan untuk dana pembangunan listrik agar dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Pemerintah, kata JK, masih akan memvalidasi data warga yang kurang mampu sehingga data warga kurang mampu pun lebih akurat.
Sebelumnya, Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan selama ini pemerintah kurang tepat menyalurkan subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu. Sebab, kata dia, banyak warga mampu yang justru turut menikmati subsidi yang sediakan oleh pemerintah.
Ia mengatakan PLN memberikan subsidi listrik kepada 44 juta kepala keluarga. Namun, berdasarkan data pemerintah, di Indonesia tercatat terdapat 15,5 juta warga miskin. Subsidi listrik ini diberikan terhadap pengguna listrik kapasitas 900 watt dan 450 watt.
