EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dengan tugas barunya, menargetkan agar studi perencanaan dan persiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas 2016 dapat selesai pada Desember tahun ini, sehingga pengerjaan fisiknya dapat dimulai awal 2016.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago di Jakarta, Rabu (29/7), mengatakan pihaknya menjadi koordinator studi perencanaan proyek-proyek, yang akan mensupervisi kementerian/lembaga teknis, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi untuk melakukan studi perencanaan tersebut.
Studi perencanaan itu akan termasuk pelaksanaan studi kelayakan (feasible study), studi desain rekayasa teknis (detail engineering desain/DED) proyek, dan juga kelengkapan dokumen-dokumen seperti dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Dari sekian banyak proyek 2016 itu, Andrinof mengatakan studi persiapan proyek rel kereta api Provinsi Papua sudah memasuki studi kelayakan (feasible study). "Selain proyek itu, ada proyek usulan dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan lainnya. Bappenas akan mensupervisi studi perencanaannya," kata dia.
Sayangnya, Andrinof masih enggan merinci proyek-proyek lainnya yang dianggarakan 2016, dan akan dikaji persiapannya dalam sisa waktu 2015 ini. Percepatan studi perencanaan itu termasuk dalam tugas baru Bappenas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Selain tugas studi perencanaan itu, Bappenas juga akan bersama dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan pengesahan program dan proyek dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Tugas baru itu akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Tujuan dimajukannya studi perencanaan tersebut, Andrinof mengatakan hal ini untuk mempercepat kesiapan proyek-proyek, terutama proyek infrastruktur. Dengan percepatan itu, eksekusi proyek pemerintah dapat dilaksanakan pada awal tahun, tidak mangkrak atau terlambat dari perencanaan.
Proyek-proyek kerja sama, seperti proyek Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS/PPP), atau proyek yang didanai utang luar negeri dalam "Blue Book" juga akan lebih cepat ditawarkan. Dengan begitu, proyek-proyek dalam "Blue Book" dan "PPP Book" akan lebih detail dan bisa meyakinkan mitra.
Hal itu penting mengingat kontribusi swasta dan mitra bilateral dan multilateral dibutuhkan untuk memenuhi rencana pembangunan infrastruktur. Proyek dalam "PPP Book" yang akan ditawarkan pemerintah pada 2015 ini jumlahnya mencapai 23 miliar dolar AS. Sedangkan proyek dalam "Blue Book" yang akan ditawarkan di periode 2015-2019 mencapai 39,9 miliar dolar AS.
Andrinof mengatakan, selain percepatan eksekusi proyek, dengan adanya supervisi Bappenas di studi perencanaan proyek ini, diharapakan akan menjaga agar proyek yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga teknis, BUMN dan Pemda sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Terkait wewenang pengesahan DIPA, Andrinof menjelaskan, Bappenas akan mendampingi Kementerian Keuangan dalam memberikan pengesahan untuk program dan proyek yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata menambahkan, selain proyek rel kereta Papua, proyek yang akan dikaji persiapannya, antara lain adalah proyek pembangunan waduk, yang termasuk rencana pembangunan 49 waduk selama lima tahun. "Dengan begitu, nanti waktu Januari ada gambaran mana waduk yang siap dibangun pada 2016, dan tahun tahun berikutnya," ujar dia.
