"Kita segera tunjuk konsultan independen, mereka konsultan internasional dari berbagai negara. Mereka akan memberikan pendapatnya, baru pemerintah memutuskan," kata Sofyan usai konferensi pers tentang RAPBN 2016 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8) malam.

 

Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan waktu dua pekan bagi tim konsultan tersebut untuk menyeleksi masing-masing proposal dari Jepang dan Tiongkok. Dengan begitu, pada akhir Agustus 2015, pemerintah sudah dapat menentukan pilihan antara Jepang atau Tiongkok.

 

"Masing-masing sudah 'submit' proposal. Dari 11 tinggal dua (Jepang dan Cina), kita akan lihat rekomendasi konsultan, dan selanjutnya pemerintah yang putuskan," ujarnya.

 

Menurut Sofyan, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah hal untuk menentukan siapa mitra pemerintah dalam proyek transportasi yang akan menambah pilihan moda rute Jakarta -Bandung ini. Pertimbangan itu antara lain berdasarkan kebutuhan investasi, penerapan teknologi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri, dan juga potensi efek ekonomi yang dihasilkan.

 

Sofyan memastikan, proposal yang akan diseleksi pada tahap akhir ini hanya penawaran dari Jepang dan Cina. Ia juga menampik wacana pemerintah akan menggandeng kedua negara tersebut sekaligus untuk menggarap proyek ini.

 

Proyek kereta cepat Indonesia sekelas Shinkansen di Jepang itu akan melayani rute Jakarta-Bandung. Moda transportasi untuk kelas menengah ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan darat Jakarta-Bandung dari dua hingga tiga jam menjadi hanya sekitar 30 menit.

 

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat rute Jakarta-Bandung sebesar Rp 60 triliun.

 

Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat rute Jakarta-Bandung sebesar 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 74 triliun.

 

Menurut mantan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, saat pertemuan antardelegasi Indonesia dan Cina, Selasa (11/8), Tiongkok sama sekali tidak meminta anggaran dari pemerintah untuk membangun rel dan kereta cepat. Andrinof juga mengatakan, Cina berencana memulai pembangunan proyek kereta cepat pada September 2015 dan ditargetkan rampung pada 2018.