Jumat 21 Aug 2015 22:12 WIB

Mentan Belum Tetapkan Kuota Impor Sapi Kuartal 4

Rep: Sonia Fitri/ Red: Maman Sudiaman
Ternak sapi
Foto:
Ternak sapi

EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah didorong agar menetapkan kuota impor sapi dalam satu tahun dengan pasti. Tujuannya agar jelas perencanaan dan pelaksanaan impor yang akan direalisasikan per tiga bulan setiap tahunnya. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tidak menetapkan secara jelas berapa kuota impor di sepanjang 2015. Per tiga bulannya, akan dilakukan kajian menentukan kuota setelah mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan pasokan yang tersedia.

"Kita minta perhitungan kuota selama satu tahun itu ketahuan, berapa kebutuhan kita untuk konsumsi daging per tiga bulan," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano pada Jumat (21/8).

Perhitungan kuota tersebut akan dibahas dalam Tim Kecil yang baru dibentuk di Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan Bulog rencananha juga akan dilibatkan sebagai anggota tim. Tim, lanjut dia, akan melibatkan Kementan, Kementerian Perdagangan dan para pelaku usaha sapi. Dengan dibangunnya komunikasi, ia berharap terjalin transparansi dan singkronisasi data kebutuhan dan pasokan sapi per tahun. Sehingga segalam macam gejolak bisa diantisipasi bersama.

Ditanya soal usulan perhitungan, Joni mengaku baru akan menghitungnya bersama-sama dengan anggota tim untuk kemudian dilaporkan pada Mentan. "Saya ingin secepatnya, karena proses impor tahun depan harus sudah jelas di Oktober agar bisa dipasarkan di Januari," terangnya. Tingginya harga sapi di momen-momen tertentu diakuinya diawali dari kurangnya koordinasi. Setelah berembuk, ia mewakili feedloter sepakat membantu pemerintah membangun peternakan Indonesia yang lebih baik.

Termasuk menyoal kesepakatan harga Rp 38 ribu per kilogram per berat hidup sapi. Ia sepakat dan menyatakan siap rugi karenanya. "Saya tidak tahu, kata pemerintah stabil, ya berarti stabil," tuturnya. Ia bahkan enggan menyebutkan mengaoa sebelumnya feedloter menaikkan harga dan perhitungan biayanya. Yang lalu biarlah berlalu. Pemerintah dan pengusaha sepakat tidak mencati tahu siapa yang salah, tapi apa yang salah. Meski, pada akhirnya ia mengaku masih menghitung berapa harga idelanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement