EKBIS.CO, SUMEDANG -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan situs di kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah mencapai 43 situs.
"Termasuk situsnya, dari 48 situs sebanyak 43-nya sudah kita selesaikan. Lima masih bersepakat mau ada yang dipindahkan, mau terapung atau ditenggelamkan atau bagaimana," kata kata Basuki Hadimuljono, usai menghadiri acara Pengisian Awal Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Senin (31/8).
Ia mengatakan, upaya mengatasi keberadaan situs-situs tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan segala masalah dalam pembangunan Waduk Jatigede. "Jadi untuk yang sisanya (situs) sampai saat ini kita masih menunggu keputusan dari masyarakat dan tokoh setempat. Kita inginya sih dipindahkan ke tempat yang lebih baik," kata dia.
Sementara untuk penggenangan waduk terbesar kedua di Indonesia ini akan dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus. Sehingga, pembayaran kompensasi ganti rugi akan terus berlangsung.
Ia menuturkan terkait pengunduran pengisian awal Waduk Jatigede yang semula akan dilakukan 1 Agustus 2015, menurut Basuki, hal itu terkendala persoalan yang belum terselesaikan khususnya masalah kompensasi atau ganti rugi bagi warga terdampak.
"Jadi seperti kemarin ditargetkan tanggal 1 Agustus tapi mundur. Dan akhirnya saya kena marah masyarakat, jadinya di undur. Saya koordinasi lagi, Pak Gubernur Jabar, pak kapolda, panglima memberi rekomendasi, nah kita lakukan sekarang," kata Basuki.
Hari ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuldjono meresmikan Pengisian Awal (initial impounding) di Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Peresmian pengisian awal waduk terbesar kedua di Indonesia dilakukan dengan menekan tombol sirine bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Sejumlah pejabat nasional dan hadir di acara tersebut seperti Wakil Sumedang Eka Setiawan, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Trisasongko Widianto, Komisi V DPR RI, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjianto, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.
