EKBIS.CO, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menegaskan salah satu penyebab PHK adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya terkait dengan Kemenaker saja. Tapi juga menjadi masalah bagi instansi lainnya yang berurusan dengan ekonomi nasional. 

“Kalau masalah PHK menjadi masalah ekonomi secara menyeluruh. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya terkait dengan Kemenaker saja,” kata Hanif, Senin (31/8).

Ia menyebutkan instansi terkait terus berupaya untuk memperlancar arus investasi agar ekonomi Indonesia membaik dan PHK tidak terjadi. Dengan investasi itu, ia yakin pembangunan di Indonesia bisa dijalankan, sektor ekonomi bisa lebih bergerak dan lapangan pekerjaan dapat diciptakan.

“ Instansi lain yang terkait juga sedang berusaha untuk memperlancar arus investasi. Karena investasi pembangunan berjalan dan lapangan pekerjaan tercipta,”  ujar dia lagi.

Kepada para pengusaha, Hanif menegaskan PHK merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh. Pengusaha harus melakukan berbagai upaya seperti efisiensi dan lainnya. Sehingga banyaknya pekerja yang di PHK dapat ditekan.

Untuk itu Kemenaker juga melakukan berbagai upaya menekan jumlah PHK.  Kemenaker sudah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi , Kabupaten dan Kota untuk mengimbau pengusaha di daerah untuk berdialog dengan serikat pekerja.

Ia menambahkan Kemenaker juga sudah mengembangkan program-program sebagai bemper kasus-kasus PHK. Misalnya kata Hanif program pada karya produktif, Pengembangan Kewirausahaan dan lainnya. Peningkatan program tersebut sebagau upata untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari tenaga kerja.

Harus diakui, daya saing pekerja dan produktivitas kita masih harus digenjot lagi. Ia mengajak program ini bisa dilakukan bersama pemerintah, dunia usaha ataupun serikat buruh.

"Serikat pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong agar produktivitas dari tenaga kerjanya semakin baik,” kata Hanif.