EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas meminta pemerintah membatalkan rencana pembukaan impor sapi dari negara yang belum dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Selain berisiko, pemerintah dinilai terlalu merepotkan diri sendiri bahkan mencampuri urusan sapi dengan kepentingan politik.
"Soal pasokan sapi dan praktik impor, ini murni urusan ekonomi, jangan dicampuri kepentingan politik," kata dia pada Rabu (3/9). Risiko tinggi, karena sekali saja kecolongan, yakni ada penyakit ternak yang masuk Indonesia, lalu menjangkit sapi lokal, pembersihannya butuh waktu hingga ratusan tahun.
Menyoal impor, pemerintah diminta realistis saja. Dengan prinsip ekonomi, pemerintah melakukan pengadaan sapi dari sumber yang mampu menghasilkan yang terbaik serta harga yang ekonomis. Australia telah memenuhi syarat tersebut dan jaraknya pun dekat dengan Indonesia.
Jika membuka impor berdasarkan zonasi, ia sangsi akan ada proses impor yang lebih baik dan menguntungkan. Malah bisa jadi, malah menimbulkan masalah baru dan mendistorai pasar. Ketika kemudian harga sapi menjadi mahal di pasar tanah air, ujung-ujungnya masyarakat yang dibebankan membeli daging sapi dengan harga tinggi.
"Padahal Australia bisa menyediakan sapi, kenapa main repot, tidak usah mencampuradukkan dengan masalah politik, pendekatannya ekonomi saja," tegasnya. Disinggung alasan pemerintah yang tidak ingin khawatir suatu saat Australia tidak siap memasok sapi ke Indonesia, Dwi justru makin merasa heran. Pasalnya, perdagangan internasional selalu siap menggantikan posisi Australia dengan sapi-sapi yang berkualitas serupa.
