EKBIS.CO, JAKARTA -- Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan pemerintah sudah memiliki langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.  Langkah mengatasi kemiskinan terdapat dalam paket kebijakan yang telah disusun pemerintah.

"Dalam paket kebijakan ekonomi sudah dicantumkan kelompok kebijakan untuk perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap perlambatan ekonomi," kata Bobby kepada Republika.co.id, Selasa (15/9).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari September 2014 ke Maret 2015 bertambah 0,86 juta orang menjadi 28,59 juta orang atau  atau 11,22 persen dari total penduduk.

Dijelaskan Bobby, salah satu isi paket kebijakan tersebut adalah dengan menambah penyaluran pemberian raskin ke-13 dan 14 pada tahun ini. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan beras murah lebih banyak mengingat beras menjadi faktor utama penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, kata Bobby, dana desa yang sudah dialokasikan sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun ini akan efektif menggerakkan ekonomi di pedesaan. Dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan dan irigasi untuk sawah.

Dana desa menjadi instrumen penting menggerakkan ekonomi desa. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan yang jumlahnya mencapai 17,94 juta orang. Sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang.

Hingga saat ini dana desa memang belum bisa dioptimalkan karena penyerapannya lambat. Bobby mengatakan, pemerintah dalam paket kebijakan telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang penyederhanaan pencairan dana desa.

"Selain raskin dan dana desa, pemerintah juga terus berkomitmen memberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) agar bunga KUR turun," ujar Bobby.