EKBIS.CO, JAKARTA -- Tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2015 mencapai 11,22 persen dari jumlah total penduduk sebanyak 28,59 juta orang. Angka tersebut cukup banyak, namun bukan berarti tidak bisa diturunkan atau minimal dihambat kenaikannya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Prof FX Sugiyanto mengatakan untuk melakukan hal tersebut pemerintah perlu mengubah strategi di bidang peningkatan akses untuk usaha-usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya usaha-usaha yang risikonya kecil seperti usaha mikro dan pertanian. “Meski mungkin tetap naik tapi setidaknya bisa menghambat lajunya angka kemiskinan,” kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (16/9).
Penduduk miskin banyak terdapat di pedesaan yakni 17,94 juta orang. Saat ditanya apakah dana desa yang sedang digulirkan saat ini mampu membantu mengurangi angka kemiskinan, FX menyebut hal itu tergantung bagaimana dana desa dialokasikan.
Apabila dana desa digunakan untuk kegiatan padat-padat karya, maka akan bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Minimal, mereka akan mendapatkan penghasilan instan dari pekerjaan tersebut. “Ini sangat strategis untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek,” ujar FX.
Upaya jangka pendek tersebut sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah diminta menyegerai dana desa terutama untuk kegiatan-kegiatan padat karya. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) perlu digerakkan untuk infrastruktur di desa. Menurut dia, sektor infrastruktur mempunyai multiplier effect jangka pendek dan panjang. “Ini harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi pelemahan lebih lanjut ke perekonomian nasional,” ucapnya.
Kemiskinan menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar. Tentu saja hal ini akan menciptakan kondisi kurang bagus, seperti kemanan dan sosial. “Ini kondisi yang tidak menguntungkan,” kata FX.
