EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah diminta menciptakan langkah konkret untuk mengatasi angka kemiskinan yang kian meningkat. Paket kebijakan ekonomi yang beberapa waktu lalu diluncurkan Presiden RI Joko Widodo tidak direspons oleh pasar.
Paket kebijakan ekonomi membutuhkan waktu cukup panjang untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Maka dari itu, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka pendek agar angka kemiskinan bisa dikurangi dan tidak terus bertambah. “Langkah konkrit itu harus lebih tajam dari sekadar paket kebijakan ekonomi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/9).
Ada tiga langkah konkrit yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, bantuan-bantuan langsung yang terkumpul di semua kementerian, terutama di bidang sosial harus dipastikan sampai ke tangan rakyat. Semuanya harus didasarkan pada data yang akurat.
Bantuan langsung harus diberikan kepada mereka yang berhak sehingga tepat sasaran. “Jangan sampai ada satu rupiah pun yang tidak sampai. Anggaran kan banyak dari berbagai program, ini harus segera disampaikan,” ucap politikus dari fraksi Partai Gerindra ini.
Kedua, harus ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. “Harus dilaksanakan tahun ini juga,” kata dia.
Fluktuasi harga BBM yang naik turun memberikan dampak yang lebih buruk dibanding apabila harganya hanya naik karena menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan. Ditambah lagi, penghasilan masyarakat tidak bertambah.
Ketiga, meningkatkan efektivitas paket kebijakan ekonomi dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan penajaman implementasi dan implikasinya. Sodik mengharapkan kesunggguhan pemerintah untuk melakukan tiga paket kebijakan. Pastikan program-program yang didalamnya cukup tajam, akurat, dan disertai dengan pengawasan yang benar.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan publik. “Ini tidak kalah penting dari sekadar kepentingan teknis paket ekonomi,” ujar Sodik.
Tidak hanya sampai di situ, pemerintah harus mampu meredam konflik-konlik di berbagai kelembagaan seperti kepolisian, KPK, hingga internal kabinet. Jangan sampai gonjang-ganjing di instansi kepemerintahan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
