EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia mencatat deflasi ​​Indeks Harga konsumen (IHK) pada September 2015 sebesar 0,05 persen (mtm) atau 6,83 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, mengatakan, deflasi bersumber dari deflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), karena pasokan yang melimpah di beberapa komoditas bahan pangan. Selain itu, harga barang yang dikendalikan Pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi.

"Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-September 2015 tercatat sebesar 2,24 persen (ytd)," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/30).

Tirta menyebutkan, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,25 persen (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 8,52 persen (yoy). Deflasi terutama bersumber dari daging ayam, cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.

Harga daging ayam yang meningkat dalam tiga bulan terakhir pada bulan ini mengalami koreksi cukup dalam, seiring dengan mulai pulihnya pasokan. Koreksi tersebut juga didorong oleh meredanya permintaan terhadap daging ayam, karena penurunan harga daging sapi dari bulan sebelumnya. Hal itu menyebabkan beralihnya permintaan terhadap daging ayam ke daging sapi (substitusi).

"Aneka cabai dan bawang merah juga mengalami deflasi, seiring dengan musim panen di beberapa sentra produksi," imbuhnya.

Sementara itu, kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar 0,40 perse. (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar11,26 persen (yoy). Deflasi terutama bersumber dari koreksi tarif angkutan udara pasca lebaran serta penurunan harga bensin Pertamax dan Pertalite karena penurunan harga minyak dunia.

Di sisi lain, kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm) atau 5,07 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal itu terutama bersumber dari kelompok makanan jadi, pendidikan, dan emas perhiasan.

Bank Indonesia memproyeksikam target inflasi 2015 sebesar 4 plus minus 1 persen dapat dicapai dengan dukungan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.