Ahad 11 Oct 2015 14:08 WIB

Pemerintah Diminta Umumkan Arah Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Red: Heri Ruslan
Hendrik Kawilarang Luntungan
Foto: dok pri
Hendrik Kawilarang Luntungan

EKBIS.CO, JAKARTA --  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang diterbitkan pemerintah mendapat apresiasi. Ketua DPP Bidang Perindustrian dan Perdagangan Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan menyambut baik diterbitkannya paket kebijakan ekonomi tersebut.

Hendrik menilai reformasi birokrasi yang menjadi fokus Paket Ekonomi Jilid III memang sangat diperlukan dan penting sebagai stimulus terciptanya perbaikan ekonomi. "Reformasi birokrasi memang sangat diperlukan dan penting," ujar Hendrik dalam keterangan persnya,  Ahad (10/10).

Pengusaha muda ini mengingatkan pemerintah agar tetap waspada, meski dalam dua hari terakhir ada penguatan IHSG dan rupiah. Ia meminta agar pemerintah mengumumkan arah pembangunan ekonomi untuk jangka panjang, bukan hanya mengatasi masalah-masalah ekonomi jangka pendek.

"Masyarakat Indonesia ingin (tahu), mau dibawa kemana pembangunan ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan," tegasnya.

Menurut dia, Perindo berharap ada penguatan industri lokal terutama industri dasar dan strategis seperti baja, hulurisasi industri untuk menekan impor bahan baku sehingga Indonesia tidak rentan ditimpa krisis jika ada fluktuasi mata uang.

Selain itu, lanjut Hendrik, masalah distribusi antarpulau/laut harus segera diatasi karena lemahnya sistim transportasi laut menyebabkan pemerataan pembangunan ekonomi sulit dicapai.

"Indonesia belun tentu kekurangan beras, garam, kedelai dan lain-lain. Karena lemahnya infrastruktur laut kitalah yang menyebabkan lebih murah mengimpor daripada mendistribusikan komoditi-komoditi antar pulau," ungkapnya.

Apalagi, kata Hendrik, biaya kapal laut dari luar negeri ke dalam negeri lebih murah daripada biaya kapal laut domestik antarpulau. Ia menekankan pentingnya membangun kembali maskapai laut.

"Indonesia perlu membangun kembali maskapai laut seperti Djakarta Lloyd (garuda indonesianya laut) sebagai agen pembangunan transportasi laut. Karena 80 persen shipping liner indonesia dimiliki asing," cetusnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement