EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, sudah saatnya pemerintah berterus terang bahwa kebutuhan beras di masyarakat masih dipenuhi lewat impor.
Hal ini diketahui setelah pemerintah Indonesia menandatangani kontrak dengan pemerintah Vietnam, untuk mengimpor beras sebanyak 750 ribu ton. "Pemerintah tidak perlu lagi diam-diam, lebih baik terus terang saja bahwa ada masalah produksi," ujar Dwi kepada Republika, Selasa (13/10).
Dwi menjelaskan, sebenarnya pada Januari-Juli 2015 pemerintah sudah impor beras sekitar 200 ribu ton namun tidak di blow up di ruang publik. Dengan adanya rencana impor beras dari Vietnam, maka secara keseluruhan Indonesia sudah mengimpor beras sejumlah 1,2 juta ton. Jumlah tersebut sama dengan tahun lalu.
Menurut Dwi, pemerintah tidak perlu lagi membohongi masyarakat dengan memberikan data yang tidak betul. Selama ini, diperkirakan bahwa produktivitas beras nasional bisa naik mencapai 6,6 persen. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak tercapai.
"Masyarakat memang ingin swasembada, tapi kalau pemerintah belum mampu tidak usah ditutupi," kata Dwi.
Dwi mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak usah bermain-main dengan masalah pangan. Pasalnya, kesalahan dalam mengelola pangan bisa menimbulkan dampak yang besar. Menurut Dwi, berdasarkan pengalaman di beberapa negara, kesalahan mengelola pangan bisa menimbulkan instabilitas politik dan kerusuhan.
Selain itu, data mengenai pangan juga harus benar dan bisa dipublikasikan ke masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, publik bisa memahami bahwa pemerintah sudah bekerja keras untuk mewujudkan stabilitas pangan meskipun belum dapat terealisasi.
Sementara itu, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, pemerintah tidak haram untuk mengimpor beras kalau kebutuhan beras di dalam negeri belum mencukupi. Menurutnya, Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab untuk produksi dan stok beras nasional. Sedangkan, stok pemerintah menjadi tanggung jawab Bulog.
