EKBIS.CO, JAKARTA - Kementerian Keuangan akan menambah utang dalam bentuk valuta asing (valas) untuk menutupi melebarnya defisit anggaran. Defisit anggaran diprediksi melebar dari 1,9 persen terhadap menjadi 2,23 persen akibat melempemnya kinerja penerimaan perpajakan.
Direktur Strategi dan Portofolio Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scnenaider Siahaan mengaku belum bisa memastikan pinjaman valas tersebut dilakukan dalam bentuk apa. "Bisa melalui pinjaman bilateral, multilateral, juga SBN (surat berharga negara) valas," kata Scenaider kepada Republika, Selasa (20/10).
Scenaider menambahkan Kemenkeu belum memutuskan berapa besar jumlah penambahan utang valas yang akan dilakukan. Sampai saat ini, Kemenkeu masih terus mencermati perkembangan realisasi antara belanja dengan penerimaan. "Selain dari utang, defisit juga bisa ditutupi dari SAL (saldo anggaran lebih)," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah pusat hingga Agustus 2015 sudah menembus Rp 3.005 triliun pada Agustus 2015. Jumlah ini bertambah hampir Rp 400 triliun dari posisi tahun lalu.
Bagi Scenaider, utang pemerintah masih terkendali karena rasio utang terhadap PDB masih rendah di level 24,7 persen. Dia mengatakan, rasio utang Indonesia bahkan masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang atau bahkan negara maju.
Rasio utang Indonesia juga terus menurun. Pada 2005, rasio utang berada di level 50 persen. Bandingkan dengan Jepang yang sekarang rasio utangnya hampir menyentuh level 250 persen terhadap PDB. "Rasio utang kita termasuk yang paling rendah," ucap dia.
Direktur Surat Utang DJPPR Loti Srianiata Ginting mengatakan, pemerintah perlu mencari pembiayaan tambahan sebesar Rp 37 triliun untuk menutupi defisit. Rinciannya sebesar Rp 10 triliun dari penerbitan SBN, sedangkan Rp 27 triliun dari pinjaman multilateral.
