EKBIS.CO, SOLO -- Ketua Persatuan Pemegang Saham dan Komisaris (Pesakom) BPR Soloraya, Wimbo Wicaksono, mengimbau, agar pemilik dan direktur BPR menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di BPR masing-masing. Penerapan GCG, kata dia, penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Belum banyak BPR di Soloraya yang menerapkan GCG.
Menurut Asroh Handoko, dari LSP JPK Pratama, Semarang, mengatakan, prinsip GCG perbankan meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, dan kewajaran.
GCG yang diatur di Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 8/12/PBI/2006, salah satu elemen kunci perbankan untuk efisiensi ekonomis antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan stakeholders.
GCG juga memfasilitasi penentuan sasaran untuk pengawasan kinerja perbankan. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain dalam pelaksanaan GCG. Misalnya, perbankan harus memenuhi kriteria CAR (/Current Adequacy Ratio/) minimum.
Pada akhir ini, rasio CAR mencapai 22,92 persen, rasio BOPO 91,92 persen, rasio ROA 2,42 persen, dan rasio LDR 83,50 persen. Tapi, rasio NPL atau kredit bermasalah 7,79 persen. Semua BPR di Soloraya diharap tidak ada yang dilikuidasi tahun ini.
BPR Soloraya mampu menyalurkan kredit Rp 3,226 triliun. Jumlah itu tumbuh 13,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, atau year on year (yoy) senilai Rp 2,845 triliun. Hanya saja, pertumbuhan penyaluran pembiayaan itu tak dibarengi NPL (Non Performing Loan) positif. Catatan BI Solo, NPL Gross atau kredit bermasalah rata-rata 6,08 persen. Naik dibanding setahun sebelumnya 5,61 persen.
Diluar NPL dan jumlah debitur, kinerja 82 BPR di Soloraya cukup bagus. Asetnya tumbuh 17,90 persen dalam setahun, dari Rp 3,895 triliun menjadi Rp 4,476 triliun. Sedang DPK yang dihimpun Rp 2,939 triliun, tumbuh 13,93 persen dari Rp 2,580 triliun. Deposito masih menjadi andalan BPR dalam menghimpun DPK, yakni Rp 1,646 triliun. Sedang tabungan Rp 1,293 triliun.
