EKBIS.CO, JAKARTA -- Seretnya penerimaan negara membuat pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN tersendat. Ada potensi bahwa tidak semua PMN yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dapat dicairkan.
Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dedi Syarif Usman mengatakan, pemerintah sebetulnya masih mengupayakan agar seluruh PMN dapat dicairkan. "Tapi, kami masih lihat bagaimana penerimaan, penambahan pembiayaan, dan belanja," kata Dedi kepada Republika.co.id, Senin (30/11).
Dedi mengungkapkan, hingga 26 November 2015, PMN yang telah dicairkan senilai Rp 19,4 triliun atau 48,9 persen dari pagu APBN-P 2015. Suntikan modal tersebut diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Rp 3,5 trilun, PT Adhi Karya (Persero) Rp 1,4 triliun, PT Antam (Persero) Rp 3,5. Trliun, Perum Bulog Rp 3,5 trliun, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 500 miliar. Pemerintah juga mencairkan PMN kepada BPJS Kesehatan Rp 5 triliun.
Dedi menjelaskan, BUMN atau lembaga/organisasi yang PMN-nya sudah cair karena mendapat prioritas dari pemerintah. Hutama Karya dan Waskita Karya misalnya mendapat prioritas karena membangun infrastruktur jalan tol. Kemudian Bulog untuk ketahanan pangan.
"Jadi memang ada prioritas untuk sektor infrastruktur dan pangan," ujarnya.
Mengenai PMN kepada LPEI, jelas Dedi, suntikan modal tersebut dibutuhkan untuk membantu dunia usaha yang kinerja ekspornya terganggu akibat perlambatan ekonomi. LPEI menyediakan fasilitas pinjaman modal kerja yang sifatnya lunak agar dunia usaha tidak melakukan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pencairan PMN sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kinerja penerimaan. Ini karena PMN dibiayai oleh utang. Namun, kalau penerimaan melempem dan pemerintah memaksakan mencairkan seluruh PMN, hal ini dikhawatirkan dapat semakin melebarkan defisit anggaran.
"Untuk sisa PMN, akan diupayakan terus. Tiap hari kami monitor penerimaan pajak, belanjanya kami monitor juga," ucapnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumny mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan, khususnya dari pajak hingga akhir November 2015 baru mencapai 65 persen atau sekitar Rp 841 triliun dari target APBN Perubahan 2015 Rp 1.294,2 triliun.
