EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membantah izin analisis dampak lingkungan (Amdal) kereta cepat Jakarta-Bandung (High Speed Train/HST) mendadak apalagi dilalui dengan proses abal-abal. Menurut dia, perizinan Amdal telah melewati berbagai kajian dan percepatan tanpa mengurangi kualitas.
"Desember 2015 sudah sosisalisasi di beberapa kabupaten, pada 13 Januari dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan terpenuhi," kata dia dalam acara Groundbreaking Kereta Cepat dan Pengembangan Sentra Ekonomu Baru Koridor Jakarta-Bandung, Kamis (21/1).
Segala dokumen yang telah rampung tersebut selanjutnya melewati penggodokan dalam rapat teknis Amdal pada 18 Januari 2016. Rapat menampung semua catatan, termasuk catatan miring terkait proyek, lantas dokumen disempurnakan. Hasil rapat memutuskan, izin Amdal keluar dan tidak ada aturan yang dilanggar.
Siti juga memastikan, telah ada kajian soal antisipasi bencana termasuk alih fungsi lahan pertanian. "Kita kan ada teknologinya, agar tidak mengganggu lahan pertanian, akan dibuat flyover, kajian gempa dan bencana juga sudah rampung," ungkapnya.
Ia menekankan, dimulainya pembangunan kereta cepat koridor Jakarta-Bandung sangat berguna untuk percepatan pembangunan sentra ekonomi daerah. Jangan sampai, kata dia, percepatan tersebut malah terhambat dengan proses birokrasi yang tidak perlu.
Setelah groundbreaking, Siti akan kembali membuka peluang usulan dan masukan publik hingga 30 hari kemudian. Nantinya, segala masukan akan direspons untuk merevisi sejumlah hal teknis pembangunan kereta cepat jika dirasa perlu. "Tinggal perbaiki pengerjaan dan pemantauannya," kata dia.
Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar dengan total panjang 140,9 kilometer. Kawasan yang terakhir disebut tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung. Di setiap stasiun akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi di setiap koridor kereta.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menerangkan, proyek kereta cepat akan menyerap 39 ribu pekerja pada saat konstruksi, 20 ribu konstruksi TOD, dan pada saat operasional TOD mencapai 28 ribu orang.
"Pada tahap awal, KCIC akan mengadakan 11 set EMU, di mana satu set terdiri dari delapan kereta," kata dia.
Setiap kereta nantinya mampu mengangkut 583 orang sekali jalan, atau dalam situasi puncak kereta dapat digabungkan menjadi dua set. Sehingga, total penumpang lebih dari seribu penumpang. Dalam sehari, skenario kereta cepat akan beroperasi selama 18 jam.
Pengoperasian kereta cepat, lanjut dia, membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya KCIC bekerja sama dengan PT PLN. "Dalam jangka panjang, kita akan membangun power plant sendiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi," ujarnya.
