EKBIS.CO, JAKARTA -- Perum Badan Urusan Logistik meminta Harga Pembeian Pemerintah (HPP) untuk lebih fleksibel mengikuti harga pasar demi megejar serapan pengadaan beras pada tahun 2016 yang ditargetkan hingga 3,9 juta ton.
"Untuk HPP, kita inginnya fleksibel saja mengikuti harga pasar demi mengejar target pengadaan beras tahun ini sebanyak 3,9 juta ton," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Kamis.
Djarot mengatakan fleksibelitas HPP tersebut memang dibutuhkan agar target pengadaan beras Bulog bisa tercapai, karena salah satu kendala utama yang dihadapi ketika membeli beras dari petani adalah HPP yang terlalu rendah.
Dikabarkan, HPP beras yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp7.300 per kilogram yang masih di bawah harga pasaran, namun pengepul mau membayar lebih tinggi.
"Pengepul menawarkan harga lebih dari itu sehingga petani lebih memilih menjual berasnya ke tengkulak daripada ke Bulog. HPP menjadi constrain yang tidak ringan, ibarat kita disuruh ke lapangan orang lain pakai dua kaki, kita cuma satu kaki," tutur Djarot.
Ketika ditanya maksud dari pernyataannya HPP sebaiknya fleksibel mengikuti harga pasar, Djarot menjelaskan HPP tersebut bisa naik turun disesuaikan dengan situasi di lapangan dan disesuaikan dengan permintaan dan pasokan.
"Intinya kita minta fleksibilitas HPP, karena harga di pasar terbentuk dari jumlah pasokan dan permintaan disesuaikan dengan waktu dan musimnya, misal panen raya dan paceklik yang hargaya pasti berbeda demikian juga dengan musim hujan dan kemarau," ujar dia.
Belum lagi, kata Djarot, dampak dari el nino yang menyerang pada akhir 2015 lalu dan ditambah ancaman la nina pada Bulan Oktober 2016 sehingga dikhawatirkan membuat produksi beras nasional terganggu yang akibatnya pengadaan beras Bulog pun menjadi lebih sulit.
"Hari ini el nino belum selesai, ke depan ada ekornya yaitu la nina, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi," kata Djarot.
Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan usulan HPP agar dibuat fleksibel ini sudah disampaikan pada pemerintah dengan kisaran 10 persen, artinya bisa 10 persen di atas atau di bawah harga Rp7.300 per kg.
"Kami sudah menyampaikan usulan fleksibilitas harga. Mengingat kondisi harga beras belakangan ini, kami ingin? 10 persen HPP jadi kewenangan Perum Bulog untuk beli gabah maupun beras petani dan masuk dalam PSO. Tapi semua berpulang pada keputusan pemerintah," ucap Wahyu.
Untuk tahun 2016 ini, Perum Bulog menargetkan pengadaan beras hingga 3,9 juta dari petani? untuk menjaga stabilitas harga. Target ini lebih besar dibanding realisasi penyerapan beras 2015 lalu yang sebesar 3,28 juta ton.
