EKBIS.CO, JAKARTA -- Suara penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) ramai terdengar dari kalangan pengusaha. Merespons sikap tersebut, DPR akan segera membuka dialog agar terjadi titik temu kesepahaman soal Tapera.

"Pendapat pengusaha kita tampung, ini dinamika demokrasi. Saya juga berkomunikasi dengan Kadin dan Apindo, akan saya jelaskan mengenai posisi RUU Tapera," kata Wakil Ketua Pansus DPR RUU Tapera Misbakun dalam seminar “Membedah RUU Tapera; Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Murah vs Peran Manajer Investasi” oleh Housing Editors Club (HEC),di Jakarta, Selasa (2/2).

Dengan jalan apapun, kata dia, permasalahan penyediaan perumahan murah harus dicarikan solusi dan harus ada jalan keluarnya. Tugas itu harus dijalankan dan disepakati. Jika keberatan pengusaha disebabkan iuran, hal tersebut dapat didiskusikan besaran dan mekanismenya.

Keikutsertaan pengusaha dalam iuran Tapera juga berpeluang terbukanya kemudahan sejumlah insentif pembiayaan bagi pengusaha. "Contoh, struktur pembayaran pajak jadi lebih rendah, atau pengusaha yang membayar iuran akan dimudahkan kreditnya karena dia berperan dalam tanggung jawab sosial," tuturnya. Ia menegaskan kewajiban iuran untuk pengusaha di Tapera akan tegas dan memiliki sanksi. Sanksi yang terberat, kata dia, yakni sanksi pencabutan izin usaha.

Baca juga: Pengusaha Tolak RUU Tapera