EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejumlah kabupaten di Papua yang wilayahnya masuk dalam konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia menuntut agar saham perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut juga dimiliki oleh pemerintah daerah atas nama masyarakat pulau Cendrawasih itu.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang wilayah kabupatennya masuk sebagai salah satu konsesi Freeport Indonesia, mengatakan syarat kepemilikan saham tersebut merupakan tuntutan warga Papua. (Baca: Ini Alasan Freeport tak Mau Setor Jaminan Smelter)
"Keinginan masyarakat Papua yang seharusnya diamini oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Freeport, antara lain sebagian saham Freeport harus dimiliki orang Papua," kata Eltinus di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/2).
Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang juga hadir di lokasi yang sama meminta Freeport memastikan kepemilikan saham untuk pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk memperpanjang kontrak karya dengan alasan untuk membangun daerah, terutama akses infrastruktur.
"Kami masyarakat pegunungan dan masyarakat Papua umumnya menginginkan pembagian saham harus dilakukan sebelum kontrak karya. Ini bukan untuk pejabat, tidak sama sekali, ini untuk pembangunan infrastruktur Papua," ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik yang menghendaki hal serupa terkait kepemilikan saham. Ketika ditanya saham tersebut akan dikuasai siapa jika nantinya usulan tersebut disetujui, Willem menyatakan saham tersebut akan dikuasai Pemda untuk pembangunan.
"Pemda yang akan menguasai, saham tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Sementara itu Vice President Legal PT Freeport Indonesia Clementino Ramury yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut mengatakan pihaknya senantiasa terbuka dan mengharapkan kerja sama sehingga operasi tambang di sana bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
"Kami senantiasa terbuka dan bekerja sama sehingga operasi tambang ini bisa memberikan manfaat bukan saja untuk pemegang saham tapi semua pemangku kepentingan yang bukan hanya di Papua, tapi juga di Indonesia," ujarnya.
