EKBIS.CO, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan untuk mengatasi terjadinya PHK, maka pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Iya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi," kata JK di Jakarta, Rabu (10/2).
Lebih lanjut, JK menyampaikan berdasarkan aturannya, pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja ditanggung oleh perusahaan, bukan pemerintah. "PHK kan ada aturannya, yang menanggung perusahaan bukan pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, PHK kembali terjadi dan menimpa buruh farmasi pabrik obat multinasional seperti PT Novartis 100 orang dari total 300 orang, PT Sandoz 200 orang dari total 300 orang, PT Sanopi Aventis lima orang (kemungkinan menjadi 100 orang) dari 300 orang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kemungkinan akan menyusul PHK terhadap ratusan buruh di PT Merck, PT Glaxo, PT Jhonson and Jhonson.
"Ini membuat resah ratusan buruh di perusahaan tersebut," ujarnya lewat pesan singkat yang diterima Republika.co.id, Senin (8/2).
Ratusan buruh yang sudah ter-PHK dan sedang berunding pesangon tersebut adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan (FSP Farkes) Reformasi yang juga anggota KSPI.
Buruh mendesak pemerintah sungguh-sungguh bekerja untuk menghentikan gelombang PHK. "Sungguh ini benar-benar ada PHK, bukan main-main dan mengada-ada," katanya.
Perusahaan farmasi yang sudah mem-PHK buruhnya tersebut adalah perusahaan multinasional dari Prancis dan Swiss yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia. Iqbal menyebut alasan PHK adalah karena perusahaan mengurangi kapasitas produksi.
