EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan mengubah konsep pembangunan Indonesia ke arah pembangunan kewilayahan. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego sektoral antar direktorat di internal pemerintahan.
"Ini sedang berangsur-angsur kita terapkan di sejumlah proyek pembangunan melalui Badan Pengembangan Infratsuktur Wilayah (BPIW)," katanya Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera Velix Wanggai dalam acara Media Visit ke Kantor Republika pada Selasa (1/3).
BPIW didirikan sebanyak 35 buah mewakili setiap proyek pembangunan di Indonesia dari mulai Aceh hingga Papua. Konsep tersebut sejalan dengan tugas penting Kementerian dalam agenda membangun Indonesia dari pinngiran, perbatasan serta membangun Kawasan Timur Indonesia.
Tugas utama lainnya yakni mendukung sektor-sektor produktif dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan atau waduk, juga mendukung sektor pariwisata, kawasan induatri dan ketahanan pangan.
"Ada 10 destniasi wisata yang kita ikt dalam pembangunan infrastrukturnya," ujarnya.
Kegiatan Kemenpupera, lanjut Velix, bukan hanya sekadar bermain-main dengan alat berat dan terkesan seram. Sebab ia juga menyentuh sisi human interest karena program selalu berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Salah satu contohnya yakni pengentasan dasar kemiskinan berupa penataan kawasan kumuh, sanitasi dan pengadaan air bersih di bawah Direktorat Cipta Karya. Kemenpupera pada 2015 mengantongi dana APBN sebanyak Rp 118 triliun sementara di 2016 dijatah Rp 104 triliun.
Anggaran tersebut masih fleksibel dan diprediksi akan bertambah di APBN Perubahan. Ia mengibaratkan dana yang digelontorkan ke Kemenpupera seperti 'Pohon Uang'. Karena segala kegiatannya berfungsi menggerakan ekonomi di tingkat bawah, akses ke industri, mendukung agenda maritim serta membangun konektivitas ke dermaga.
"Itu semua harus didukung media building makanya harus ada kerja sama yang baik dengan media massa," katanya lagi.
