EKBIS.CO, JAMBI -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Puspayoga menyatakan bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi koperasi abal-abal karena sudah dibekukan.
"Tidak ada lagi koperasi abal-abal, koperasi sekarang adalah koperasi yang benar-benar aktif yang memang melaksanakan rapat akhir tahunan (RAT)," kata Puspayoga usai pelantikan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jambi dan Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) UKM Jambi, di Jambi, Rabu (21/7).
Menteri menjelaskan pada akhir 2015, jumlah koperasi di Indonesia tercacat sebanyak 212 ribu, namun setelah didata yang aktif ternyata hanya 147 ribu koperasi. "Jadi kementerian Koperasi dan UKM sudah membuat data base untuk 147 ribu koperasi aktif itu, agar bisa kita sinergikan dengan gubernur dan bupati/walikota tempat koperasi. Sisanya lebih dari 62 ribu tidak aktif dan tidak kita masukan ke dalam data base Kementerian karena sudah dibekukan," ujar Menteri.
Menteri mengungkapkan bahwa pihaknya juga membuat skema RAT untuk koperasi yang mempunyai anggota 25-70 ribu orang, yakni dengan mengunakan IT. "Itu dilakukan supaya tidak boros dari segi keuangan, kalau mengumpulkan 70 ribu orang bisa menghabiskan Rp 2 miliar, dengan IT hanya cukup Rp 100 juta. Dan ini sudah dilakukan koperasi yang mempunyai anggota banyak," katanya menjelaskan.
Puspayoga mengatakan saat ini adalah saatnya untuk melakukan reformasi koperasi. "Seperti arahan Presiden, jika tidak ada reformasi koperasi, maka koperasi tidak akan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Dan Kementerian Koperasi sudah mempunya tiga langkah untuk itu. Yakni rehabilitasi koperasi, re orientasi koperasi dan pengembangan koperasi," kata Puspayoga.
Sementara untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah pusat katanya menargetkan pada akhir tahun 2016 sudah tersalur sebesar Rp 100 triliun. "Sekarang KUR yang sudah berjalan di bank-bank tersalur lebih dari Rp9 triliun per bulan, jadi kita optimis akhir 2016 KUR senilai Rp 100 triliun terserap di masyarakat," katanya. Menteri menambahkan reformasi koperasi bukan dengan jumlah koperasi yang banyak, tapi kualitas koperasi itu sendiri yang ditentukan dengan banyaknya jumlah anggota.
