EKBIS.CO, JAKARTA — Ketua DPD RI Irman Gusman meminta daerah untuk menyikapi pemotongan anggaran daerah sebesar Rp 68,8 triliun dengan bijak.  Irman menilai pemotongan ini sebuah sinyal bahwa APBN mengalami penurunan penerimaan dikarenakan berbagai faktor, baik global maupun internal. 

''Oleh karena itu, ke depan kita tidak boleh terlalu mengandalkan lagi APBN,'' ujar Irman, saat dihubungi, Kamis (4/8). Menurut dia, daerah perlu melakukan penyederhanaan birokrasi, serta membuat daerahnya lebih bersahabat untuk investasi. Artinya, sumber pembangunan ekonomi daerah bukan hanya berasal dari pengeluaran APBN maupun APBD.

Selain itu, Irman meminta pemerintah tidak hanya memangkas anggaran, tapi juga mesti memberikan insentif regulasi, untuk mempermudah investasi. Ia mencontohkan, di Manado, banyak potensi ekonomi yang bisa dieksplore seperti usahan sarang Walet dan impor buah melalui kargo, yang harus melalui Surabaya dan Jakarta, sehingga biayanya tinggi dan menyebabkan harga menjadi mahal.

''Jadi perubahan peraturan juga bisa mendorong ekonomi tumbuh, sehingga harus kreatif,'' ucapnya.

Apalagi, dengan momentum Tax Amnesty ini, bisa menciptakan iklim investasi yang positif. Seharusnya, pemerintah lebih mudah mengalirkan biaya modal untuk investasi di daerah.''Pemerintah juga mesti melihat daerah mana saja yang anggarannya layak dipotong atau tidak. Karena tidak semua daerah investasinya bagus,'' tutur dia.