EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai asumsi makro dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 tidak realistis.
"Menurut saya tidak realistis, terlalu optimistis, di sisi penerimaan dan target pertumbuhan," kata Fadli Zon ketika ditemui seusai acara penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2017 Beserta Nota Keuangannya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Politikus Partai Gerindra tersebut memandang perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen sulit untuk direalisasikan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditargetkan 5,2 persen juga dinilai akan sulit terwujud.
Pada triwulan II 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 yang hanya tumbuh 4,91 persen.
Menurut Fadli, penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan faktor eksternal dan internal, sedangkan faktor eksternal saat ini tengah mengalami perlambatan sehingga sulit untuk merealisasikan target pertumbuhan.
"Menurut saya pemerintah masih melakukan akrobat angka-angka. Tetapi saya berharap bisa direalisasikan," ucap dia.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen dengan asumsi bahwa prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik.
Pemerintah juga akan bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
