EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartanti mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara serentak dinilai menjadi salah satu penyebab kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.
Enny mengatakan pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, waduk, bandar udara dan sebagainya. Dirinya menilai ada kemauan besar dari pemerintah dalam meningkatkan sektor industri.
"Namun, yang menjadi catatan adalah setiap pembangunan ekonomi harus dilakukan bertahap, artinya, harus ada poin yang menjadi prioritas dan mana pembangunan yang dijalankan secara bertahap. Tidak bisa semua dijalankan serentak," tegasnya usai diskusi bertajuk 'Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kerja, Citra, Drama' di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).
Menurutnya selama dua tahun bekerja, pemerintahan Jokowi-JK, terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur untuk tujuan jangka menengah dan panjang. Kondisi ini membuat pemerintah terkesan mengabaikan dampak ekonomi jangka pendek, utamanya terkait daya beli masyarakat dan ekonomi keluarga.
Pertumbuhan ekonomi, ujar Enny, menitikberatkan kepada keseimbangan. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersamaan, akan ada lebih banyak dana yang dibutuhkan pemerintah. Inilah yang memicu pemerintah menerbitkan surat utang.
"Mungkin ini yang menjadi salah satu sumber kegagalan pemerintah dalam memeratakan kondisi ekonomi. Indikasinya dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai lima persen dengan kondisi inflasi yang juga menurun di angka tiga persen. Dalam kondisi ini, faktanya konumsi rumah tangga tetap berada di angka 4,9 persen, sehingga tidak ada kenaikan kemampuan masyarakat," jelasnya.
Karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah mengevaluasi fokus pembangunan infrastruktur untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Infrastruktur konkret seperti bendungan dan perbaikan tata niaga sebaiknya didahulukan prioritasnya oleh pemerintah. Kedua hal tersebut penting untuk mendukung sektor industri dan pertanian.
