EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah masih membahas seberapa besar nilai Surat Utang Negara yang akan diterbitkan di kuartal pertama tahun 2017 mendatang. Penerbitan surat utang sekaligus untuk membiayai proyek prioritas yang digarap di awal tahun.
Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan Loto Srinaita Ginting menyebutkan, jabaran terkait seberapa banyak obligasi negara yang akan diteribitkan di awal tahun akan diumumkan pada akhir November ini.
Ia menyebutkan, saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan termasuk menghitung potensi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. "Rencana penerbitan SBN tahun 2017 masih dalam pembahasan. Rencananya nanti tanggal 24 November diperkirakan baru dapat disampaikan ke publik," ujar Loto, Jumat (4/11).
Loto menambahkan, alur pembahasan pemenuhan pembiayaan proyek di tahun depan melalui proses penganggaran dengan menghitung defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dari jumlah defisit tersebut maka ditentukan alternatif pembiayaan defisit tersebut, apakah melalui utang atau non utang," katanya.
Senada dengan Loto, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menyebutkan paparan mengenai penarikan utang di tahun depan akan disampaikan dalam investor gathering pada 24 November mendatang. Hanya saja, ia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan front loading atau penarikan utang yang lebih banyak di semester pertama tahun 2017 mendatang.
Sedangkan untuk prefunding atau penarikan utang di sebelum tahjun depan berjalan masih diperhitungkan. "Front loading pasti dilakukan lah, hanya saja presentasinya belum tau berapa. Bukan prefunding ya, front loading. Prefunding masih dikaji," ujar dia.
Dalam APBN 2017 ditetapkan defisit anggaran sebesar 2,41 persen. Dari patokan ini, maka pemerintah berniat menarik utang sebesar Rp 384,7 triliun yang berasal dari SBN netto sebesar Rp 400 triliun. Angka ini nantinya termasuk untuk membayar utang lama dan pembiayaan investasi sebesar Rp 47,5 triliun.
